MOJOKERTO, Jejakjurnalis.id – Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, meresmikan Jalan Beton Ruas Watesnegoro-Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, pasa Rabu (5/8) siang. Peresmian jalan sepanjang 1,215 kilometer tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa.
Bupati yang akrab disapa Gus Barra itu menegaskan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah yang akan terus dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Infrastruktur itu adalah bagian dari visi misi kami dan program unggulan. Tahun ini ada 21 ruas jalan dan tujuh jembatan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Ditambah lagi kami merealisasikan janji perbaikan Stadion Gajah Mada yang akan diresmikan dalam rangkaian HUT Kemerdekaan RI, sekaligus memulai perbaikan bertahap GOR Gajah Mada,” ujarnya.
Menurut Gus Barra, pembangunan jalan tidak hanya berfungsi meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, hingga peningkatan perekonomian desa.
“Kami meyakini pembangunan jalan yang dilakukan dapat membantu aktivitas masyarakat, meningkatkan nilai perekonomian desa, pemerataan pembangunan, serta memudahkan distribusi hasil pertanian. Sedikit demi sedikit konektivitas jalan di Kabupaten Mojokerto akan terus kami perbaiki,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang besar, sementara pemerintah daerah juga harus memenuhi kebutuhan pembiayaan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
“Di tengah kondisi kemampuan keuangan daerah yang tidak mudah, kami tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun sektor lainnya,” ungkapnya.
Gus Barra juga menjelaskan bahwa setiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan masing-masing dalam pembangunan jalan. Jalan desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa, sedangkan jalan kabupaten menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Bagi desa yang membutuhkan dukungan pembangunan, Pemkab Mojokerto membuka skema Bantuan Keuangan (BK) Desa sesuai usulan yang diajukan pemerintah desa.
Pada kesempatan tersebut, Gus Barra turut menyampaikan perhatian Pemkab Mojokerto terhadap persoalan kekeringan yang melanda Desa Kunjorowesi, Manduro, dan Duyung. Sebagai langkah penanganan darurat, pemerintah telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 172 tangki untuk Desa Kunjorowesi, 43 tangki untuk Desa Manduro, dan 85 tangki untuk Desa Duyung.
Selain itu, Pemkab Mojokerto bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan merealisasikan pembangunan infrastruktur air bersih pada tahun 2026 untuk mengatasi persoalan kekeringan yang telah berlangsung bertahun-tahun di kawasan tersebut.
“Sedikit demi sedikit janji kampanye kami akan kami tuntaskan, termasuk persoalan air bersih. Tahun 2026 ini akan dikerjakan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga permasalahan kekeringan di Kunjorowesi dan sekitarnya dapat teratasi,” tuturnya.
Jalan Beton Ruas Watesnegoro-Kunjorowesi yang diresmikan memiliki panjang 1.215 meter dengan lebar 5 hingga 5,5 meter dan dibangun menggunakan anggaran sebesar Rp3,624 miliar. Ruas tersebut menjadi salah satu proyek jalan terpanjang yang diselesaikan Pemkab Mojokerto pada tahun 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto, Yuni Laili Faizah, melaporkan pada Tahun Anggaran 2026 pihaknya mengelola anggaran sektor jalan dan jembatan sebesar Rp54,73 miliar yang dialokasikan untuk 28 paket pekerjaan, terdiri atas 21 paket pekerjaan jalan senilai Rp38,63 miliar dan 7 paket pekerjaan jembatan senilai Rp16,10 miliar.
Hingga awal Agustus 2026, sebanyak enam paket pekerjaan telah selesai 100 persen dengan total nilai mencapai Rp15,69 miliar, termasuk ruas Watesnegoro-Kunjorowesi yang diresmikan hari ini. Selain itu terdapat tiga paket dengan progres fisik 75–90 persen, empat paket 50–75 persen, dua paket 25–50 persen, dan 13 paket lainnya masih dalam tahap pelaksanaan.
Kepala Dinas PUPR menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan pengawasan ketat dan percepatan terhadap seluruh paket pekerjaan yang masih berlangsung agar selesai tepat waktu dan sesuai standar kualitas.
“Kami memastikan seluruh paket pekerjaan yang masih berjalan dapat dituntaskan sesuai target waktu, memenuhi standar kualitas, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (Jo)
