KABUPATEN MOJOKERTO, Jejakjurnalis.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto melaksanakan rapat paripurna mendengarkan Jawaban
Bupati Mojokerto Dr. H. Muhammad Al Barraa, Lc.,M. Hum., atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di Ruang Sidang Graha Whicesa Gedung DPRD Jalan RAA, Basoeni 35 Sooko Kabupaten Mojokerto, Kamis (5/11).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD dan dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Bupati Mojokerto, Sekdakab Mojokerto, Forkopimda, Kepada OPD dan Direktur BUMD Kabupaten Mojokerto.
Raperda yang menjadi pembahasan adalah Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2027 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Bupati Mojokerto mengapresiasi atas pandangan umum Fraksi-Fraksi atas saran dan masukan terhadap dua raperda sehingga menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakannya sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Bupati Barraa, menjelaskan penyesuaian angka dalam RAPBD 2027 yang mendapat perhatian adalah perbedaan angka pendapatan dan belanja antara dokumen rancangan peraturan daerah dengan nota keuangan maupun buku RAPBD awal atas pertanyaan Fraksi PKS dan NasDem, Dia menjelaskan bahwa perbedaan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Penyesuaian itu mengacu pada Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026, yang diterima setelah dokumen awal RAPBD 2027 disampaikan kepada DPRD.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan penyesuaian struktur APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, Perubahan tersebut juga telah dimasukkan dalam dokumen revisi RAPBD yang disampaikan kepada Sekretariat DPRD.
Dengan demikian, angka yang tercantum dalam nota keuangan Bupati dan Raperda APBD 2027 telah disesuaikan dengan alokasi transfer terbaru dari pemerintah pusat.
Sedangkan mengenai penurunan pendapatan daerah dan ketergantungan terhadap dana transfer, Bupati sependapat dengan pandangan Fraksi PKS, NasDem, dan Demokrat bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah akan mengoptimalkan potensi pendapatan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, intensifikasi serta ekstensifikasi sumber pendapatan potensial, termasuk pembenahan tata kelola pemungutan.
Namun, upaya peningkatan PAD tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang kecil, petani, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan demikian, kebijakan peningkatan pendapatan daerah tidak justru menjadi beban berlebihan bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga sependapat dengan sejumlah fraksi mengenai pentingnya meningkatkan kontribusi dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Optimalisasi kinerja BUMD dinilai perlu dilakukan agar mampu memberikan sumbangan lebih besar terhadap PAD, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.
Lanjut Bupati, terkait penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dirinya menegaskan bahwa penetapan target harus dilakukan secara realistis dan terukur.
Terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Masa Jabatan Kepala Desa, salah satu poin yang mendapat perhatian adalah ketentuan masa jabatan kepala desa, sebagaimana disampaikan Fraksi Gerindra.
Bupati menjelaskan bahwa substansi Raperda tersebut telah mengakomodasi ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) Raperda disebutkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
Selain itu, ketentuan peralihan Pasal 86 huruf g juga mengatur bahwa kepala desa yang telah menjabat selama dua periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 masih dapat mencalonkan diri untuk satu periode berikutnya.
Penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari perbedaan penafsiran dalam penerapan ketentuan masa jabatan kepala desa.
Persoalan lain yang turut mendapat perhatian adalah pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana disampaikan Fraksi PDI Perjuangan.
Menanggapi hal tersebut, dijelaskan oleh Bupati bahwa BUMDesa dan koperasi desa memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian ekonomi desa.
Namun, keduanya mempunyai dasar hukum, karakter kelembagaan, dan mekanisme pengelolaan yang berbeda.
BUMDesa merupakan badan usaha milik desa yang dikembangkan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Keuntungan yang diperoleh dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa), sekaligus mendukung pelayanan dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, koperasi desa dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di tingkat desa maupun kelurahan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Meskipun keduanya memiliki orientasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, BUMDesa dan koperasi desa tidak dapat disamakan karena masing-masing memiliki regulasi dan sistem penyelenggaraan tersendiri.
BUMDesa antara lain diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021.
Sedangkan koperasi desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian, termasuk PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Menurut Bupati, keberadaan BUMDesa tetap memiliki peran strategis dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, memenuhi kebutuhan masyarakat, mengembangkan pelayanan jasa perdagangan, serta mendorong tumbuhnya potensi ekonomi lokal.
Sedangkan saran dan masukan dari fraksi lain tetap diperhatikan dan dijawab dalam lampiran naskah jawaban yang tidak terpisahkan. (Jo – ADV).
