Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua DPP FK PKBM Indonesia kepada Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amsar Azhari Siregar. Penyerahan berlangsung dalam rangkaian Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) VI FK PKBM Indonesia Tahun 2026 di Graha Sawung Galing, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jumat (6/11) siang. Prosesi penyerahan disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto.
Dalam kesempatan tersebut, Gogot Suharwoto menegaskan komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk terus memperluas akses layanan pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak usia dini. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh anak usia 0–6 tahun memperoleh layanan pendidikan melalui tiga jalur utama, yakni Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
“TPA dan KB sampai hari ini masih merupakan pendidikan nonformal. Alhamdulillah, untuk TK sudah formal, gurunya sudah mendapat sertifikasi, dan muridnya mendapat Program Indonesia Pintar (PIP),” ujar Gogot usai pembukaan Seminar Nasional dan Munas FK PKBM.
Ia menjelaskan, pada 2026 pemerintah telah menyalurkan Program Indonesia Pintar kepada 880 ribu peserta didik TK, dengan kuota sekitar 850 ribu penerima setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah juga menargetkan rehabilitasi sebanyak 18.000 lembaga PAUD untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang layak, aman, serta nyaman bagi anak-anak.
“Ini instruksi Presiden. Instruksi tahun 2025 bahwa semua layanan yang diberikan harus direhabilitasi supaya layak, aman, dan nyaman bagi anak-anak,” jelasnya.
Selain peningkatan sarana dan prasarana, Kemendikdasmen juga mendorong percepatan digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital bagi lembaga PAUD, khususnya Kelompok Bermain dan TK. Fasilitas tersebut dilengkapi dengan pelatihan serta konten pembelajaran. Pemerintah juga menyiapkan dukungan penyediaan listrik bagi lembaga yang belum memiliki akses, termasuk melalui kerja sama dengan PLN dengan anggaran sebesar Rp500 miliar.
Gogot juga menyoroti masih adanya lebih dari 3 juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena berbagai faktor, mulai dari jarak, kondisi ekonomi, hingga persoalan keluarga. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi salah satu jalur penting agar anak-anak tetap memperoleh hak pendidikan.
Ia menegaskan bahwa ijazah pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C memiliki kedudukan yang setara dengan pendidikan formal serta dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa diskriminasi.
“Pemerintah tidak bisa membedakannya. Apalagi ijazah saat ini sudah menggunakan e-ijazah (elektronik) sehingga tidak perlu khawatir terhadap upaya manipulasi karena tergerus dengan teknologi,” tutupnya.
Sementara itu, kegiatan Rakornas FK PKBM Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung pada 6–8 November di Unesa mengusung tema ‘Memperkuat Transformasi FK PKBM Menuju Pendidikan Nonformal yang Berkualitas, Inovatif, Berdaya Saing, Unggul, dan Berkelanjutan’. Kegiatan ini diikuti sekitar 713 peserta dari 32 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) FK PKBM seluruh Indonesia serta dihadiri jajaran kementerian, kepala daerah, pimpinan perguruan tinggi, dan tamu undangan.
Anugerah Adhiwidya PNFI Indonesia 2026 juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah, pimpinan perguruan tinggi, dan kepala dinas sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan kontribusi mereka terhadap pengembangan pendidikan nonformal dan informal di wilayah masing-masing. (Dhn)
