KABUPATEN MOJOKERTO, Jejakjurnalis.id – Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengusulkan dua Raperda, yakni:
1. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2027;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Dua Raperda itu dibahas dalam tapat paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan di ruang sidang Graha Whiceza Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto Jalan RAA. Basoeni 35 Sooko Kabupaten Mojokerto, Rabu (28/10).
Dalam rapat paripurna itu, Bupati Mojokerto Dr. H. Muhammad Al Barraa S.H, M. Hum, LC mengatakan bahwa penyusunan Rancangan APBD Tahun 2027 merupakan tindaklanjut dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah disepakati RKPD Tahun 2027, dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD, serta menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan cara prioritas Propinsi dan Nasional guna mewujudkan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam menyusun anggaran Tahun Anggaran 2027, Bupati Mojokerto mengambil langkah-langkah yang antisipatif, tepat sasaran dan perorietasi pada kepentingan masyarakat, melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pendapatan asli daerah secara berkelanjutan dan memanfaatkan dana tranfer dari pemerintah pusat dan penyusunan APBD Tahun 2027 harus tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar pegawai, kewajiban pemerintah Daerah serta keberlangsungan pelayanan publik.
- Laju Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan berada pada kisaran 4,51% hingga 5,83% pada tahun 2027 (setelah ekonomi Kabupaten Mojokerto tumbuh 5,56% pada tahun 2025).
- Pendapatan Daerah: Direncanakan sebesar Rp2.326.845.731.744 (mengalami penyesuaian/penurunan sebesar Rp111.45.724.733 dibanding APBD 2026 sebesar Rp2.437.891.456.477).
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Ditargetkan Rp918.432.979.744 (naik Rp36.644.232.267 dari APBD 2026 sebesar Rp881.788.747.477), dengan rincian:
-
- Pajak Daerah: Rp542.327.718.400
- Retribusi Daerah: Rp346.622.608.020
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp12.990.386.920
- Lain-lain PAD yang Sah: Rp16.492.266.404
-
- Pendapatan Transfer: Direncanakan sebesar Rp1.408.412.752.000 (turun dibanding APBD 2026 sebesar Rp1.556.102.709.000), terdiri dari:
-
- Transfer Pusat: Rp1.280.215.700.000
- Transfer Antar Daerah: Rp128.197.745.000
-
- Belanja Daerah: Direncanakan sebesar Rp2.486.845.737.744 (turun dibanding APBD 2026 sebesar Rp2.597.891.456.477).
- Defisit Anggaran: Terdapat proyeksi defisit sebesar Rp160 miliar yang direncanakan akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp160 miliar.
- Raperda ini diusulkan di luar Program Pembentukan Perda (Propemperda) 2026 guna mengantisipasi dan mengatur urgensi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Tahun 2027.
- Penyesuaian Hukum: Menyesuaikan dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2024 (perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
- Perubahan Aturan Daerah: Penyesuaian dilakukan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2015 jo. Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, Perda Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, serta Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Jo – Adv)
