‘Sedangkan opini BPK Jawa Timur terhadap capaian LKPD Kabupaten Mojokerto adalah, Kabupaten Mojokerto mendapatkan nilai 89, 83 % pada TLRHP (Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan), namun masih ada 3 poin yang harus dibenahi,’ menurut Kepala perwakilan BPK RI perwakilan Jawa Timur tersebut.
“untuk Kabupaten Mojokerto ada 3 poin yang perlu dibenahi yaitu, kekurangan volume pekerjaan pada belanja modal gedung dan bangunan di dua SKPD, lalu pengelolaan utang jangka pendek yang belum tertib dan pengelolaan aset tetap juga belum tertib,” bebernya.
PJ Gubernur Jatim, Adhy Karyono juga mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh kepala daerah atas capaian WTP 100% selama 2 tahun beruntun di Jawa Timur.
“Ini sudah 2 tahun semuanya selesai dengan WTP, ini menunjukkan bahwa laporan keuangan kita bisa disajikan secara wajar, akurat, tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya?” Ujar Adhy.
Adhy, juga mengingatkan bahwa “kekurangan-kekurangan pada LKPD harus diselesaikan dalam kurun waktu 60 hari.”
“Saya kira kita harus ingat, kita diberi waktu 60 hari (pembenahan), lalu 30 hari lagi apabila tidak dilakukan tindak lanjut.’ Pungkasnya.
Pada penyerahan serentak LPH, kali ini juga dibarengi dengan adanya bazar yang diikuti oleh 40 perwakilan daerah di Jawa Timur yang menyajikan makanan khas serta produk lokal unggulan dari daerah masing-masing, serta pengesahan Plaza BPK yang dilakukan secara simbolik oleh jajaran BPK dan Pemprov Jawa Timur. (Jo)
