Mojokerto, Jejakjurnalis.id – Ini kali ke 10 berturut-turut Pemerintah Kabupaten Mojokerto sukses mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 yang diterima di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Kamis, (2/5/204) Siang.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Karyadi kepada Bupati Mojokerto dr. Hj. Ikfina Fahmawati. M.Si dan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh.
Penyerahan penghargaan WTP itu dihadiri Sekdakab. Mojokerto Teguh Gunarko, Inspektur Poedji Widodo dan Kepala BPKAD Mieke Juli Astutik.
Penyerahan LPH itu dibuka dengan laporan Kariyadi tentang permasalahan atau temuan penting secara general/keseluruhan pada pemerintah daerah, menurutnya, ada 6 poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh kepala daerah di Jawa Timur.
“Secara umum masih ada yang perlu diperbaiki untuk LKPD tahun anggaran 2023, diantaranya adalah, yang pertama terdapat pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum dilakukan secara tertib, lalu masih terdapat proses penyusunan anggaran dan realisasi belanja belum sesuai ketentuan, dan masih terdapat juga penatausahaan dan pencatatan aset pada pemerintah daerah belum tertib.” Ujarnya.
Masih Kariyadi, “pada poin berikutnya bahwa masih terdapat pembayaran belanja listrik penerangan jalan umum belum sesuai data pemakaian daya listrik yang akurat, terdapat juga kekurangan volume, kelebihan pembayaran atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pekerjaan belanja modal dan barang, dan yang terakhir ada implementasi sistem informasi, pemerintah daerah belum dilaksanakan secara optimal dan terintegrasi.”
