Semua Fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto menyetujui Atas Dua Raperda Dengan Harapan Masyarakat Dalam Menikmati Hasil

Redaksi
By Redaksi
20 Views
3 Min Read

MOJOKERTO, Jejakjurnalis.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto melaksanakan Rapat Paripurna membahas 2 (dua) Raperda, yakni Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda yaitu Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan Raperda tentang APBD T.A 2027, Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Mojokerto terhadap 2 (dua) Raperda, Penetapan Raperda tentang APBD T.A. 2027 serta Penandatangan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Perwakilan DPRD terhadap 2 Raperda yaitu: Raperda tentang Per Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan Raperda tentang APBD T.A 2027.

Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Sidang Graha Whicesa Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto Jalan RA. Basuki 35 Sooko Kabupaten Mojokerto, pada Kamis (19/12).

Hadir dalam Paripurna itu adalah Bupati dan Wakil Mojokerto, Ketua dan Wakil Ketua sertakan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Forkopimda, Sekdakab, para OPD dan Direktur BUMD Kabupaten Mojokerto se Kabupaten Mojokerto.

Dalam sidang paripurna tersebut semua fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto menyetujui atas 2 (dua) raperda tersebut, namun dengan catatan.

Sementara itu, Bupati Mojokerto setelah mendengarkan atas persetujuan semua fraksi, maka dirinya menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi yang sangat baik, hal ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan batin antara legislatif dan eksekutif dalam memajukan dan mengembangkan pembangunan di segala bidang demi kemajuan Kabupaten Mojokerto.

Persetujuan terhadap raperda ini sangatlah penting mengingat BUMD merupakan Mitra strategis Pemkab dalam mendukung pembangunan daerah dan memberikan layanan kepada masyarakat. Tegas Bupati.

Sedangkan terhadap APBD Tahun Anggaran 2027 disusun di tengah dinamika ekonomi, kemampuan fiskal daerah, kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta kebutuhan masyarakat yang betkembang. Oleh karena itu APBD harus dikelola efektif, efisien transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

Persetujuan bersama APBD TA. 2027 bukanlah akhir dari proses, namun awal dari tanggung jawab yang lebih besar yakni memastikan seluruh program dan dilaksanakan harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, berorientasi hasil yang dapat dinikmati oleh masyarakat, tambahnya.

Diakhir paripurna itu dilakukan tanda tangan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan Perwakilan DPRD. (Jo – Adv)

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *