Bisnis utama perusahaan sejak 2018 adalah pemintalan dengan kapasitas produksi 1,1 juta bal benang per tahun, penenunan dengan produksi 180 ribu meter per tahun. Kemudian pencelupan dan pencetakan dengan kapasitas produksi 240 juta yard per tahun, serta pertama sebanyak 28 juta pieces pakaian jadi per tahun.
Kedekatan Muhammad Lukminto dengan Presiden Soeharto membuat bisnis Sritex berkembang sangat pesat, karena banyak menerima pesanan dari pemerintah untuk pembuatan seragam ASN, TNI, dan Polri.
Di tahun 1992, pembangunan pabrik baru Sritex diresmikan oleh Presiden Soeharto bersamaan dengan acara perluasan bersama 275 usaha kelompok aneka industri yang dipusatkan di lokasi Sritex, Sukoharjo.
Nama PT Sri Rejeki Isman Tbk, yang lebih dikenal sebagai Sritex, merupakan salah satu perusahaan tekstil dan garmen terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1966 oleh H.M. Lukminto di Pasar Klewer, Solo,
Sritex setelah melakukan pembuatan seragam ASN, TNI, dan Polri. Dari situ nama Sritex mulai merambah manca negara, terbukti penandatanganan kontrak pembuatan seragam NATO dari Angkatan Perang Jerman di tahun 1997 – 1998 dengan jumlah pesanan seragam sebanyak satu juta peach stell (PS).
Angkatan Perang Inggris juga memesan seragam NATO sebanyak 400.000 PS, Papua Nugini juga memesan seragam polisi sebanyak 50.000 PS, dan juga pesanan seragam Kantor Pos Jerman sebanyak satu juta PS. Produk Sritex sudah digunakan pasukan militer lebih dari 30 negara.
Entitas yang dinyatakan pailit antara lain PT. Sritex Sukoharjo, PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali, PT. Sinar Pantja Djaja Semarang, dan PT. Bitratex Industries Semarang.
Hal – hal yang menyebabkan utama pailitnya Sritex adalah beban utang yang berat dan gagalnya restrukturisasi, persaingan dan gejolak ekonomi global serta Pandemi COVID-19.
Kepailitan itu menyebabkan terjadinya PHK Masal, sekitar 50.000 karyawan kehilangan pencahariannya, hal ini menjadi ancaman bagi kondisi sosial-ekonomi mereka.
“Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kepada empat menteri untuk segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK, opsi dan skema penyelamatan akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan. (Jo)
