MOJOKERTO, Jejakjurmalis.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto melaksanakan Rapat Paripurna terhadap penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD TA. 2025 yang telah disampaikan oleh Bupati Mojokerto pada rapat paripurna sebelumnya pada (18/7) beberapa hari yang lalu.
Rapat ini dilaksanakan di ruang Sidang Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto, Jalan RA. Basoeni 35 Sooko Kabupaten Mojokerto pada Rabu (23/7).
Hadir dalam acara itu adalah Wakil Bupati Mojokerto dr. Muhammad Rizal Oktavian, Sekdakab. Mojokerto, FORKOPIMDA, wakil ketua dan anggota DPRD, Staf ahli dan Asisten, para kepala OPD, serta Direktur Rumah Sakit, PDAM dan Bank Perseroda Majatama.
Rapat dibuka dan ditutup oleh wakil ketua DPRD Syaiful Amin sebagai pimpinan sidang. Selanjutnya mempersilahkan masing-masing fraksi untuk membacakan pandangan umum Fraksi-fraksi.
Secara umum, fraksi-fraksi menyoroti beberapa poin krusial, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja anggaran sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, peningkatan belanja bantuan sosial, penurunan target pertumbuhan ekonomi, serta optimalisasi sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM.
Berikut pandangan umum fraksi-fraksi :
FRAKSI PKB:
Mengapresiasi optimalisasi PAD meskipun transfer dari pemerintah pusat menurun. Namun, mereka menyoroti defisit anggaran yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam PMK No. 75 Tahun 2024. Mereka juga meminta penjelasan terkait lonjakan belanja bantuan sosial dan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran.
FRAKSI NasDem:
Memberikan pandangan yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mereka mengusulkan penguatan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif, pengembangan SDM yang relevan, peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi, dan penguatan BUMDes serta ekonomi desa. Selain itu, mereka juga menekankan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
FRAAKSI PDI Perjuangan: Menanyakan respons terhadap kondisi makro ekonomi dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dapat diatasi. Mereka meminta penjelasan mengenai hasil efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 dan alasan di balik penurunan target pertumbuhan ekonomi daerah. Fraksi ini juga menanyakan kebijakan untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah selain PBB, serta meminta penjelasan mengenai kenaikan belanja daerah yang didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal yang minim. Transparansi pengelolaan belanja hibah juga menjadi perhatian.
FRAKSI GOLKAR:
Menyoroti pelebaran defisit anggaran yang tidak sejalan dengan semangat efisiensi Inpres No. 1 Tahun 2025. Mereka menghimbau Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan belanja pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, dan penyediaan pangan, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Fraksi ini juga menekankan optimalisasi PAD melalui digitalisasi dan kolaborasi dengan BUMD/BUMDes, efisiensi belanja, transparansi anggaran, dan kemitraan dengan swasta untuk pendanaan alternatif. Selain itu, mereka meminta penjelasan tentang penurunan indikator ekonomi makro dan perbedaan angka anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara Perbup dan Perda.
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: Berharap Perubahan APBD 2025 dapat menghadirkan harapan baru dan dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka menyoroti kenaikan signifikan pada alokasi belanja dan meminta penjelasan sejauh mana tambahan belanja tersebut berpihak pada layanan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perekonomian). Mereka juga meminta penjelasan mengenai strategi peningkatan daya beli masyarakat, rincian penggunaan belanja yang meningkat, dan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan. Optimalisasi potensi PAD dari aset-aset daerah yang belum terkelola dengan baik dan anggaran untuk pembangunan generasi muda serta pengembangan destinasi wisata juga menjadi pertanyaan.
FRAKSI PARTAI GERINDRA: Meminta penjelasan detail terkait perubahan target kinerja makro ekonomi dan langkah pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Mereka juga mempertanyakan proyeksi pendapatan daerah yang lebih pesimis dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Fraksi ini meminta penjelasan mengenai program/kegiatan prioritas pada penggunaan anggaran, strategi peningkatan PAD, optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, rencana pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
FRAKSI PPP:
Menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan program pro-rakyat yang memprioritaskan pendidikan, kesehatan, pangan, dan akses lapangan kerja. Mereka mengapresiasi peningkatan PAD dan mendorong terobosan baru dari sektor industri dan pariwisata. Fraksi ini berpendapat bahwa program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja belum sistemik dan terukur, serta meminta penjelasan terkait tambahan anggaran bantuan sosial. Mereka juga mengusulkan pengelolaan pariwisata yang lebih profesional melalui Perseroda untuk meningkatkan PAD. Selain itu, mereka meminta penjelasan tentang program preventif dan promotif di sektor kesehatan, upaya peningkatan produktivitas pertanian, mewujudkan SDM berkarakter dari anggaran pendidikan, dan program riil pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran. Terakhir, mereka menyoroti kondisi angkutan umum masal dan angkutan desa yang memprihatinkan dan meminta penjelasan terkait upaya perbaikannya. Fraksi ini juga berharap SILPA dapat ditekan dan anggaran terserap secara maksimal dan berdampak positif.
FRAKSI PKS :
berpendapat bahwa Perubahan APBD 2025 harus lebih difokuskan untuk mengantisipasi kondisi ekonomi global yang melemah dan memenuhi target RPJMD serta RKPD 2025. Mereka menyoroti koreksi signifikan pada target pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Fokus utama mereka adalah memastikan bahwa perubahan APBD mampu menjawab persoalan dan perkembangan terkini, dengan orientasi pada perubahan prioritas pembangunan yang membutuhkan tambahan atau pergeseran anggaran.
FRAKS PAN
menekankan bahwa APBD harus memberikan gambaran jelas tentang pembiayaan sasaran pembangunan dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Fraksi ini juga berpendapat bahwa penyusunan Raperda Perubahan APBD 2025 harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja. Terkait defisit yang diproyeksikan, mereka meminta penjelasan mengenai terobosan peningkatan PAD di luar sektor PBB, analisis pemerintah dalam rencana kenaikan PBB di tengah kondisi ekonomi global yang tidak kondusif, dan pengawasan kinerja pegawai terkait kenaikan belanja pegawai. Mereka juga meminta penjelasan tentang program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang dinilai belum sistemik dan terukur, serta rincian kenaikan anggaran bantuan sosial dan penambahan anggaran untuk sektor pertanian. Terakhir, mereka meminta agar program yang tidak dapat dilaksanakan dialihkan untuk menghindari SILPA yang besar, serta menanyakan kesiapan Bupati dalam menekan SILPA.
FRAKSI PANDO: Menilai bahwa Sektor Pertanian harus diberi dukungan lebih guna kemandirian pangan di masa depan, terdapat penambahan anggaran kurang lebih 5 Miliar Rupiah dari total anggaran 11 Miliar lebih. Agar dijelaskan.
Program-program yang sekiranya tidak dapat dilaksanakan di tahun anggaran 2025 Agar dialihkan untuk program lain dalam Perubahan
APBD 2025 ini. Hal ini untuk menghindari SILPA yang besar pada APBD 2026 mendatang. Eksekutif harus dapat memaksimalkan
Pembelanjaannya pada Perubahan APBD 2025 ini. Rendahnya penyerapan APBD, tidak dapat dimaknai penghematan, tapi justru menunjukkan ketidak cakapan eksekutif dalam mengelola kegiatan dan keuangan.
Secara keseluruhan, fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Mojokerto menyampaikan keprihatinan dan pertanyaan mendalam terkait postur anggaran, efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan, serta dampak riil program terhadap kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Mereka berharap agar Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan penjelasan komprehensif dan merancang kebijakan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Jo)
