Serta memberikan relaksasi/ keringanan pajak daerah berupa penghapusan sanksi administratif pajak daerah pada moment tertentu (peringatan hari jadi kabupaten dan hari besar nasional).
“Sedangkan untuk target pengembalian piutang daerah tahun 2024 direncanakan ± sebesar Rp 19.480.928.179 atau 18,05 persen,” ungkap Ikfina.
kesehatan adalah sebesar Rp 24.236.215.875. Sedangkan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan dalam rangka mendukung jaminan kesehatan sudah melebihi sebagaimana ketentuan yaitu sebesar Rp. 25.194.674.621, atau 77,97 persen,” paparnya.
Aturan itu termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Bab XII Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pasal 99 dan Pasal 100. Ketentuan tersebut Secara substansi mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung penyelenggaraan jaminan kesehatan.
Dukungan pemerintah daerah dimaksud dilakukan antara lain melalui, peningkatan kepesertaan di wilayahnya, kepatuhan membayar iuran, peningkatan pelayanan kesehatan. Serta dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kesinambungan program jaminan kesehatan. (Adv. Jo)
