Madiun, Jejakjurnalis.id – Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) menggelar Audiensi dengan Forum Corporate Social Resposibility (CSR) dan Tim Fasilitasi TJP/CSR di Rumah Makan Icha Orient Tarsan Caruban, Jawa Timur, Kamis (15/12/2022).
Hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang PPM, Ali Chakim yang mewakili Kepala Bappeda Kurnia Aminulloh, Wakil Ketua CSR Bambang (Telkom), Jhon Hardi pencetus CSR, Agus Wiyoko moderator dari Universitas Merdeka Madiun, 34 orang dari perwakilan BUMN, BUMD dan perusahaan di Kabupaten Madiun, serta beberapa OPD terkait.
Seperti yang disampaikan Bambang, fungsi dari pada CSR adalah untuk memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi dan masyarakat luas bersamaan taraf hidupnya, serta perusahaan yang berkewajiban memberikan CSR yang nantinya bisa menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, forum CSR ini dibentuk tahun 2016 di Kabupaten Madiun, dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/45.486 a/kpts/ 02.031/2016, dengan anggota saat ini 34 perusahaan.
Bambang menambahkan, bentuk realisasi dari masing-masing perusahaan diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, sosial, UMKM, sarana ibadah agama, lingkungan hidup, bencana alam, dan lain-lain, jumlah yang masuk keseluruhan tahun ini sebesar 1,6 milyar rupiah.
“Mudah-mudahan untuk tahun 2023 bisa ditingkatkan, dimana Pandemi Covid – 19 menjadi kendala kontribusi, semoga nantinya ke depan bisa meningkat lagi,” tandasnya.
Sementara itu Kabid PPM Bappeda Ali Chakim mengatakan, pihaknya dalam hal ini sebagai fasilisator CSR akan terus memberi data terkait kontribusi yang diberikan oleh masing-masing perusahaan guna kepentingan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Madiun.
Lanjutnya, tujuan dari Forum Audiensi CSR ini mengandung maksud, yang pertama penguatan kelembagaan dulu supaya ke depan tujuannya (1) berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kabupaten Madiun, utamanya adalah pemberdayaan masyarakat, karena pihaknya punya program prioritas ke depan.
Pertama, penanganan kemiskinan yang bersifat ekstrim, kedua terkait penurunan angka stunting, semua itu mengacu pada target-target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berikutnya penanganan anak tidak sekolah, dimana Kabupaten Madiun juga menjadi lokus penanganan anak tidak sekolah.
“Tujuannya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang sifatnya untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujar Chakim.
Chakim menambahkan, tujuan berikutnya (2) secara temporeri dilaksanakan Bakti Sosial Terpadu (BST), pihaknya ingin menggali partisipasi aktif dari perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan BST. Dimana banyak sekali rundownnya yaitu pemeliharaan jalan, drainase, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), terakhir endingnya adalah sambung roso (sarasehan antara pimpinan daerah dengan masyarakat).
“Harapannya ke depan, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang selama ini sudah disalurkan oleh rekan CSR dari perusahaan, dan nantinya harus ada peningkatan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” jelasnya.
CSR nantinya ke depan akan tertata di sentral ke sekretariat program itu, jadi perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Hasil dari audensi bisa disimpulkan, bawasannya masing-masing perusahaan menghendaki proposal, setelah kita inventarisil notelennya dicatat semua.
“Nantinya perusahaan yang menghendaki proposal sudah ada, akan kita tindak lanjuti,” pungkas Chakim. (Ben)
