Madiun, Jejakjurnalis.id – Pemkab Madiun, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas bidang Intelijen dan Kewaspadaan Dini, terkait kondusifitas wilayah jelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Madiun, Sudjiono, diselenggarakan selama tiga hari hingga 17 November 2023, di salah satu hotel Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Rabu (15/11/2023).
Acara tersebut dihadiri anggota Forkominda (Forum Komunikasi Intelijen Daerah) Kabupaten Madiun dengan mengambil tema “Dereksi dini dan cegah dini potensi konflik”, untuk menciptakan stabilitas Nasional dan kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
Diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari tim pelaksana fasilitasi kewaspadaan dini dan tim kewaspadaan dini Kabupaten Madiun, serta menghadirkan narasumber dari Badan Intelijen Nasional (BIN), meliputi Bidang Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri, Bidang Penanganan Konflik Ditjen Polpum Kemendagri, serta Pusdiklat Intelkam Mabes Polri.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Madiun, Soedjiono mengatakan, intelijen itu seperti mata dan telinga, sehingga peran dan fungsinya untuk melihat dan mendengarkan sesuatu yang belum terjadi dalam bahasa Jawa disebut Waskita.
Lebih lanjut Soedjiono menjelaskan, untuk itu mereka harus peka dengan kondisi sekitarnya, ditelaah dan diinformasikan ke pimpinan untuk mengambil sebuah kebijakan.
“Intelijen itu seperti mata dan telinga, mampu melihat dan mendengar hal hal kecil yang belum terjadi (waskita),” ujarnya.
Soedjiono menambahkan, saat ini sudah memasuki tahapan perpolitikan yang mana berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Untuk itu kita harus tajamkan mata dan telinga, petakan setiap tahapan yang berpotensi rawan terjadinya konflik di masyarakat.
Lanjutnya, meski masyarakat sudah semakin dewasa dalam berpolitik dan perbedaan dalam pilihan, itu sudah hal biasa, namun tetap diwaspadai kemungkinan potensi konflik.
“Jika mendapat informasi dan data, sebaiknya dianalisa dulu untuk memunculkan hipotesa sementara, sehingga pimpinan mengambil keputusan tidak salah,” jelasnya.
Soedjiono berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan efektifitas koordinasi dan komunikasi dalam rangka penguatan jaringan informasi deteksi dini dan cegah potensi konflik secara terpadu antar instansi dan lembaga terkait dalam rangka menciptakan stabilitas nasional dan kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
“Penyampaian data dan informasi valid dan terkini diperlukan untuk deteksi dan cegah dini potensi konflik, untuk memetakan di daerah kerawanan oolitik dan sosial, serta strategi menciptakan situasi yang aman, nyaman dan kondusif sebagai bahan pertimbangan kebijakan Kepala Daerah,” pungkasnya.(Ben)
