MOJOKERTO, Jejakjurnalis.id — Gelombang aksi yang digelar berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat mengguncang dua pusat pemerintahan di Mojokerto, Rabu (11/3/2026).
Demonstrasi yang diinisiasi gabungan organisasi mahasiswa tersebut berlangsung di depan Kantor Pemerintah Kota Mojokerto dan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk evaluasi terbuka terhadap satu tahun jalannya pemerintahan di kedua wilayah tersebut.
Di Kota Mojokerto, aksi yang dipusatkan di depan Kantor Pemerintah Kota Mojokerto sempat memanas hingga berujung ricuh. Massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa menyuarakan kritik terhadap kinerja pemerintahan Kota Mojokerto periode 2024–2029 yang dipimpin Wali Kota Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Rachman Sidharta Arisandi.
Massa aksi yang terdiri dari gabungan mahasiswa dari HMI, GMNI serta Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur itu menilai kinerja pemerintahan kota selama setahun terakhir layak mendapat “rapor merah”. Sejumlah persoalan kebijakan dan program pemerintah daerah menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Ketua DPC GMNI Mojokerto Raya, Mohammad Thohir, menyebut berbagai polemik yang muncul di tengah masyarakat menjadi indikator kuat buruknya evaluasi terhadap kinerja pemerintah kota.
“Hal itu membuat masyarakat umum resah. Tidak ada alasan lagi selain rapor merah harus kami berikan untuk satu tahun pemerintahan di Kota Mojokerto. Banyak lagi indikator atas rapor itu,” kata Thohir di lokasi aksi.
Salah satu isu yang disorot mahasiswa adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang digagas pemerintah pusat tersebut dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Mahasiswa menyinggung sejumlah kejadian yang mencuat, mulai dari kasus siswa yang mengalami keracunan makanan hingga adanya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilaporkan sempat kehabisan modal operasional. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya kontrol dan pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program di tingkat lokal.
Selain itu, massa juga mengkritik arah pembangunan infrastruktur yang dinilai belum sejalan dengan visi dan misi pemerintahan saat ini. Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan kawasan wisata di TBM yang disebut masih menyisakan persoalan lama. “Yaitu proyek wisata di TBM. Itu sebuah artefak nyata peninggalan masa lalu yang kini dilanjutkan oleh orang yang sama. Itu nyata dan di depan mata kita. Proyek TBM hanya akal-akalan saja,” ujar salah satu orator aksi, Jose.
Situasi mulai memanas ketika perwakilan massa meminta Wali Kota Mojokerto, Ning Ita, untuk keluar dan menemui langsung para demonstran. Namun petugas Satpol PP dan kepolisian yang berjaga menyampaikan bahwa wali kota tidak berada di kantor karena tengah menjalankan agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan. Penjelasan tersebut memicu kekecewaan di kalangan massa aksi.
Kericuhan kemudian terjadi ketika seorang anggota kepolisian terlihat menendang ban bekas yang sedang terbakar ke arah halaman kantor Pemkot. Tindakan tersebut dilakukan untuk menjauhkan api dari pintu gerbang, namun justru memicu kemarahan demonstran yang menilai tindakan itu berpotensi membahayakan peserta aksi.
Ketegangan pun meningkat hingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.
Karena tidak berhasil menemui wali kota di Kantor Pemkot Mojokerto, massa kemudian memutuskan bergeser menuju rumah dinas Wali Kota di Jalan Hayam Wuruk.
Di lokasi tersebut, perwakilan mahasiswa akhirnya ditemui oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Mojokerto, Heryana Dodik Murtono. Ia kemudian mengajak para mahasiswa berdialog secara langsung.
Diskusi berlangsung terbuka di tepi jalan, tepat di depan rumah dinas wali kota, di bawah terik matahari, dengan sejumlah perwakilan mahasiswa menyampaikan tuntutan serta evaluasi mereka terhadap jalannya pemerintahan di Kota Mojokerto selama satu tahun terakhir.
Aksi kemudian berlanjut di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dengan membawa tuntutan yang sama, mahasiswa menilai evaluasi satu tahun pemerintahan di wilayah Kabupaten Mojokerto-pun secara umum masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Mojokerto, Ambang Muchammad Irawan, mengaku kecewa dengan sikap pimpinan daerah yang dinilai tidak bersedia menemui langsung mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi.
“Jujur saya kecewa dengan keputusan dua pimpinan tertinggi di dua wilayah Mojokerto yang seakan-akan menutup mata terkait adanya agenda evaluasi satu tahun pemerintahan. Kami yang menjalankan fungsi sebagai mitra strategis ternyata bupati dan wali kota enggan menemui kami dan memilih menumbalkan bawahannya untuk bertemu kami,” ujar Ambang.
Ia juga mendesak Kapolresta Mojokerto agar segera menentukan sikap atas insiden kericuhan yang terjadi saat aksi berlangsung.
“Adapun tuntutan saya selaku ketua umum kepada Kapolresta untuk segera menentukan sikap apakah berpihak pada mahasiswa dan masyarakat yang menyerukan aspirasi atau berpihak kepada anggotanya yang jelas-jelas merupakan pemantik kerusuhan yang terjadi ketika titik aksi di Pemkot. Saya dan dua anggota saya menjadi korban dari letupan kerusuhan yang diciptakan oleh anggotanya,” tegasnya.
Meski sempat diwarnai ketegangan, aksi demonstrasi tersebut akhirnya berlanjut dengan penyampaian aspirasi mahasiswa di masing-masing titik aksi, baik di Kota maupun Kabupaten Mojokerto.
Mahasiswa menegaskan bahwa agenda evaluasi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah. Melalui aksi demonstrasi itu, mereka menyampaikan penilaian sekaligus berbagai catatan kritis terhadap satu tahun kepemimpinan di Kota dan Kabupaten Mojokerto, dengan harapan pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. (RDM)
