Madiun, Jejakjurnalis.id – Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, didampingi Plt Kepala Dinsos, Drs. Agung Budiarto dan beberapa Kepala OPD menyerahkan Bantuan Sosial PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) serta meresmikan Rumah Singgah di Dinas Sosial, Ngrayun Mojopurno Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (24/8/2023).
Bentuk Bantuan Sosial (Bansos) Kesejahteraan Keluarga BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat modal usaha kepada KUBE (Kelompok Usaha Bersama), yang mana bersumber dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) Kabupaten Madiun tahun 2023.
BLT tersebut diserahkan kepada buruh pabrik rokok yang berjumlah 519 orang, penerimaan 5 kali dengan nominal @ Rp 300.000,- jumlah dana yang keluar totalnya sebesar Rp 778.500.000,-. BLT kepada buruh tani berjumlah 787 orang, penerimaan 5 kali nominal yang diterima @ Rp 300.000,- total dana yang keluar Rp 1.180.500.000,-. BLT pada masyarakat lainnya (Penduduk miskin ektrem) berjumlah 594 orang, penerimaan 5 kali dengan besaran sama dengan lainnya @ Rp 300.000,- jumlah dana keluar sebesar Rp 891.000.000,-.Jumlah total dana untuk BLT kesejahteraan keluarga sebesar Rp 2.850.000.000,-.
Sedangkan bantuan untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat, bentuk modal usaha kepada KUBE ada 15 kelompok di 15 Kecamatan, 1 kelompok beranggota 10 orang (10 orang x 15 Kube) jumlah penerima 150 orang, masing-masing menerima @ Rp 5.000.000,- total dana Rp 750.000.000,-. Total dana semua yang bersumber dari DBHCHT untuk bantuan BLT kesejahteraan keluarga dan modal usaha Kube sebesar Rp 3.600.000.000,-.
Dalam sambutannya Bupati menyampaikan, dulu Dinas Sosial dan BPBD menjadi dinas buangan, kalau ada ASN ketemu 21 buang ke BPBD, kalau yang suka WA nan taruh di Dinsos, dimana kedua dinas tersebut mengurusi orang-orang susah, bisa kita bayangkan kalau personilnya juga susah kapan bisa menyelesaikan masalah. Orang bingung ketemu bingung jadilah rombongan kelompok yang membingungkan.
“Sekarang ini sudah tidak ada lagi seperti itu, kenapa.., karena sudah ada kesadaran dari pimpinan kita semua,” ucapnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, sekarang ini semua OPD harus ada kebersamaan tidak bisa berdiri sendiri, misal dinas PUPR yang kerja ngurus pembangunan tidak akan bisa jalan sendiri tanpa ada dinas lainnya, karena ini rana pemerintah, dimana sudah ada komit dan intergrated dari pelaksanaan hingga evaluasnyai selalu dikerjakan bersama-sama.
Bupati menambahkan, Dinas Sosial ini dinas besar yang mana ngurusi orang-orang susah dan membutuhkan mental yang kuat dan harus clear dulu dengan dirinya sendiri, karena apa godaannya cukup banyak yang diurusi itu bukan orang gembira, tapi kebanyakan mereka itu susah dan perlu diperhatikan.
“Persepsi dari kecamatan sampai ke desa kita sudah samakan dengan hal itu, biar ada kebersamaan ngurusi masalah sosial agar bisa tuntas,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Madiun, Dedy Anggoro menyampaikan, secara kesuluruhan penerima bantuan BLT dan Modal usaha ke KUBE bersumber dari DBHCHT.
Lebih lanjut, Dedy mnjelaskan BLT diserahkan ke buruh pabrik rokok sebanyak 519 orang diberikan 5 kali sebesar @ Rp.300.000,- , buruh tani tembakau sebanyak 787 orang diberikan 5 kali sebesar @ Rp 300.000,-, dan kepada masyarakat lainnya (penduduk miskin ekstrem) sebanyak 594 orang diberikan 5 kali sebesar @ Rp 300.000,-.
Bantuan modal usaha ke KUBE (Modal Usaha Bersama) ada 15 kelompok di 15 kecamatan satu kelompok beranggotakan 10 orang, semua berjumlah 150 orang.
“Masing-masing menerima @ Rp 5.000.000,- untuk bantuan pengembangan ekonomi masyarakat,” jelas Dedy. (Ben)
