MADIUN, Jejakjurnalis.id – Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) gelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2023 di Pendopo Muda Graha, Kamis (10/3/2022).
Hadir pada acara tersebut Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, Wakil Bupati, H. Hari Wuryanto, Forkopimda, Sekda Kabupaten Madiun, Ir.Tontro Pahlawanto, Asisten III Provinsi Jatim secara virtual, Ketua DPRD, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, beberapa Camat yang hadir maupun virtual, serta tokoh Agama dan Masyarakat Kabupaten Madiun.
Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami dalam sambutannya mengatakan, agar semua pihak optimis di 2023 untuk mengejar target yang sudah di tetapkan.
“Untuk 2023 ada lima target atau program prioritas yang akan dikerjakan, sesuai dengan tema Musrenbang, Penguatan Daya Saing Daerah,” ujarnya.
Lima prioritas tersebut diantaranya, percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis seperti kawasan pemerintahan di Caruban maupun proyek Selingkar Wilis, pengembangan produk-produk olahan hasil pertanian, perikanan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, karena hal ini terkait pemberdayaan masyarakat.
Lebih lanjut Ahmad Dawami menjelaskan, di Kabupaten Madiun ada 3.000 produk hasil pertanian dan perikanan, serta pariwisata menjadi tempat tersendiri yang harus menjadi satu dengan UMKM. Pemberdayaan menjadi solusi mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.
Prioritas ketiga, kesiapsiagaan kebencanaan, sehingga dibutuhkan mitigasi menyeluruh. Prioritas keempat penguatan kelembagaan, karena pengembangan produk pertanian maupun perikanan terkait erat dengan pengembangan penguatan kelembagaan, sehingga Pemda akan melakukan investasi.
Prioritas kelima, pengembangan pasar, pada tahun 2023, Pemkab Madiun akan memaksimalkan pengembangan pasar untuk mengakomodir produk UMKM, selain ekonomi digital.
“Apa yang kita rencanakan ini tidak sekedar wacana, namun betul-betul perencanaan yang menjadi solusi untuk menjawab kesulitan masyarakat. Pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat,” jelas Ahmad Dawami.
Selain itu ada beberapa prioritas yang harus dikerjakan, baik Nasional maupun daerah. Peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan stunting. Untuk stunting, Presiden menargetkan secara nasional di 2024 prevelensi stunting sebesar 14%. Sedangkan Kabupaten Madiun saat ini berada di posisi sebesar 15,98 persen.
Tahun 2023 kita harapkan sudah sesuai target nasional. Sinergitas antara Pemda dengan pusat juga tidak mungkin dapat dipisahkan. Contoh, ketika pusat menargetkan menyelesaikan kemiskinan ekstrim, kita juga masukkan dalam perencanaan di tahun 2022 maupun 2023.
“Target pak presiden di tahun 2024 bisa selesai, dan ini kita jalankan karena menjadi atensi dari pusat,” kata Ahmad Dawami.
Sementara itu, Asisten III sekda Provinsi Jatim memaparkan, target IPM Kabupaten Madiun maupun Provinsi pada tahun 2023 terjadi penurunan angka kemiskinan maupun pengangguran terbuka.
Begitu juga pihak DPRD, memberikan banyak masukan untuk menjadi perhatian Pemkab Madiun agar pada perencanaan final menjadi solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh mengatakan, dalam rangka pelaksanaan Musrenbang RKPD 2023, pertama berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian yang kedua UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Sekaligus tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang PJMD serta tata cara perubahan RPJMD dan RKPD.
“Maksud dan tujuan kegiatan ini, pertama untuk mendapatkan masukan, saran sekaligus pandangan dari berbagai unsur maupun stakeholder dalam rangka penyempurnaan rancangan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Madiun tahun 2023,” kata Kurnia.
Lanjutnya yang kedua, sebagai wadah silaturahmi komunikasi, dan sinergi dari seluruh komponen masyarakat dalam menyatukan langkah demi pencapaian visi dan misi Kabupaten Madiun.
Ketiga mewujudkan sinkronisasi antara usulan hasil Musrenbang RKPD tingkat kecamatan dengan rencana kerja perangkat daerah, keempat sebagai bentuk komitmen terhadap penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023.
“Dalam rangka melaksanakan penyusunan perencanaan tahun 2023, Pemkab Madiun mengambil tema “Penguatan daya saing Daerah” seiring dengan visi misi Bupati Madiun di 2018-2023 dengan lima prioritas utama yang akan kita selesaikan,” ungkapnya.
Dalam melaksanakan prioritas pembangunan ini, paparnya, sesuai dengan mekanisme yang ada pihaknya melakukan tahapan pendahuluan kegiatan, dimulai dari for konsultasi publik yang dilaksanakan 2 Februari 2022, kemudian dilanjutkan 3-9 Februari 2022 pada pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.
“Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan forum perangkat daerah dan agenda sesuai jadwal dari Pemprov Jawa Timur adalah pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Madiun. Ini adalah hari pertama penjadwalan dari Pemprov untuk dilaksanakannya Musrenbang di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.
Sesuai dengan isu dan skala prioritas yang telah diputuskan, lanjutnya, baik sesuai dengan RPJMaupun yang tertuang di RKPD 2023, pihaknya tetap memperhatikan beberapa regulasi dan aspirasi yang berkembang, baik terkait dengan eskalasi Pandemi covid-19 yang sampai saat ini diprediksikan masih berada di tengah-tengah masyarakat.
“Maupun adanya regulasi UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan yang ada di Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (Ben).
