“Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” papar LaNyalla dalam sidang, Rabu (11/11/2026).
Dampak Positif
Lebih jauh, LaNyalla menjabarkan sederet dampak positif yang signifikan jika unsur perseorangan diakomodasi di DPR RI.
Pertama, memperkuat mekanisme checks and balances (saling awas dan imbangi) di internal legislatif.
Kedua, mencegah terbentuknya koalisi besar (oversized coalition) antara partai politik dan pemerintah yang kerap melahirkan kebijakan pro-elit yang merugikan publik.
Ketiga, meminimalisir konflik kepentingan (conflict of interest) yang sering muncul akibat intervensi sponsor politik partai, sehingga regulasi strategis di sektor lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan menjadi lebih berkeadilan.
Gagasan ini bukanlah hal yang mustahil. LaNyalla menjadikan Afrika Selatan sebagai rujukan komparatif utama yang baru-baru ini mencetak sejarah konstitusional.
“Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutus bahwa Undang-Undang Pemilu mereka inkonstitusional karena menghalangi warga negara untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional secara independen. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023, negara tersebut resmi mengesahkan Amandemen UU Pemilihan Umum yang memberikan hak bagi kandidat independen untuk menduduki kursi wakil rakyat tanpa disokong oleh partai politik,” urainya.
Model representasi jalur perseorangan di kamar utama perwakilan rakyat ini sesungguhnya juga telah lama diterapkan dan terbukti berhasil di berbagai negara maju berdemokrasi matang.
LaNyalla menyebutkan negara-negara seperti Britania Raya (Inggris), Amerika Serikat, dan Australia, hingga sejumlah anggota Uni Eropa seperti Jerman dan Prancis, yang telah lebih dahulu membuka ruang bagi masuknya calon independen di parlemen nasional mereka.
Dorong Penguatan DPD
Selain membuka jalur independen di DPR, disertasiLaNyalla juga menyoroti ketimpangan ekstrem antara DPR RI dan DPD RI (Soft Bicameralism).
Selama ini, DPR memiliki kewenangan absolut dari awal hingga akhir dalam pembentukan Undang-Undang (end-to-end process). Sebaliknya, DPD RI hanya sebatas pemberi usulan dan pertimbangan tanpa memiliki daya putus.
Berbekal pengalaman empirisnya sebagai Ketua DPD RI selama lima tahun, LaNyalla melihat langsungbagaimana aspirasi dan kepentingan obyektif daerah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik yang dikendalikan kekuatan politik nasional di DPR. Oleh karena itu, pilar kedua dari rekonstruksi yang ditawarkan LaNyalla adalah menyetarakan kekuatan DPD RI.
Ia mendorong agar DPD RI memiliki kewenangan penuh sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk mewujudkan dua pilar besar tersebut, LaNyalla merekomendasikan amandemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.
