SURABAYA, Jejakjurnalis.id – Membedah secara tajam anomali dan cacat struktural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam badan perwakilan, mengantarkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Dalam Ujian Doktor Terbuka yang digelar di ASSEC Tower Unair, Ketua DPD RI ke-5 masa jabatan 2019-2024 itu, berhasil mempertahankan disertasinya dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan, Summa Cumlaude.
Disertasi yang dipertahankan berjudul “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik”.
Melalui karya akademiknya, LaNyalla, menyoroti ketimpangan kekuatan di lembaga legislatif dan dominasi mutlak partai politik yang dinilai telah mendistorsi kedaulatan rakyat.
Cegah Kebuntuan Aspirasi
Dalam paparannya, LaNyalla menyoroti Pasal 22E ayat(3) UUD 1945 yang memonopoli kepesertaan pemilu anggota DPR RI hanya untuk partai politik. Hal ini, menurutnya, menciptakan fenomena Recall Bottleneck atau kebuntuan aspirasi.
Wakil rakyat di Senayan dinilai lebih tunduk pada disiplin fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) dari elit partai, dibandingkan harus memperjuangkan aspirasi murni konstituen di daerah pemilihannya.
Sebagai solusi, LaNyalla menawarkan terobosan konstitusional (Ius Constituendum) berupa dibukanya jalur perseorangan (independen/non-partai politik) untuk menjadi anggota DPR RI.
