Kades Panggih Bantah Minta Uang, Namun Akui Antarkan Keluarga Ke Polda Jatim Dan Temukan Pengacara! Status PH Unit 3 Dipertanyakan

Redaksi
By Redaksi
33 Views
10 Min Read

KABUPATEN MOJOKERTO, Jejakjurnalis.id – Perkembangan dugaan praktik permintaan uang dalam penanganan perkara narkotika yang menyeret empat warga Kabupaten Mojokerto kembali menjadi sorotan. Setelah pemberitaan sebelumnya pada 11 November 2026 berjudul “Kades Panggih Diduga Lakukan Tangkap Lepas Berbayar dalam Kasus Narkoba”,

Kepala Desa Panggih berinisial KSWY akhirnya memberikan klarifikasi kepada Pimpinan Redaksi Jejak Jurnalis. Klarifikasi tersebut dilakukan pada Rabu, (18/11), bertempat di salah satu kafe di wilayah Mojokerto, setelah KSWY menerima surat klarifikasi resmi dari redaksi terkait dugaan permintaan uang kepada keluarga empat orang yang diamankan dalam perkara narkotika.

Dalam keterangannya, KSWY membenarkan adanya penangkapan terhadap AK, RHO, RWO, dan MAN oleh anggota Polda Jawa Timur Unit 3 Narkoba pada 27 Oktober 2026.

Namun, KSWY secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya meminta uang sebesar Rp30 juta kepada keluarga AK dan MAN serta Rp15 juta kepada keluarga RHO.

Menurut pengakuan KSWY, setelah mengetahui penangkapan tersebut, orang tua AK dan MAN justru datang ke rumahnya untuk meminta bantuan agar dirinya ikut mengurus persoalan anak-anak mereka.

KSWY mengaku keesokan harinya mengantarkan keluarga yang bersangkutan ke Polda Jawa Timur. Akan tetapi, setibanya di sana, dirinya mengaku tidak diperbolehkan bertemu langsung dengan AK maupun MAN.

Sebaliknya, menurut KSWY, dirinya justru diarahkan oleh anggota Unit 3 Polda Jatim untuk menemui seorang Penasehat Hukum (PH) yang disebut berinisial BBG.

“Setelah bertemu dengan yang bersangkutan, saya hanya meminta tolong agar kasusnya tidak sampai berlanjut. Saya juga hanya mempertemukan orang tua AK dan RWO sendiri. Terkait transaksi uang, saya tidak tahu,” demikian inti keterangan KSWY kepada redaksi.

KSWY juga menjelaskan bahwa penanganan RWO dilakukan oleh keluarganya sendiri yang berinisial HPD, yang menurut pengakuannya merupakan anggota Brimob.

Pernyataan KSWY tersebut justru memunculkan persoalan baru yang perlu dijawab secara terbuka. Pasalnya, dalam pemberitaan pertama, AK mengaku kepada awak media bahwa KSWY mendatangi orang tuanya dan meminta uang sebesar Rp30 juta dengan alasan agar dirinya bisa dibebaskan.

Pengakuan AK juga menyebutkan bahwa keluarga MAN dimintai uang Rp30 juta, sedangkan keluarga RHO disebut dimintai Rp15 juta.

Dengan demikian, terdapat dugaan total uang sebesar Rp75 juta yang perlu ditelusuri asal-usul, tujuan, pihak yang meminta, pihak yang menerima, serta apakah benar terdapat penyerahan uang sebagaimana pengakuan yang disampaikan kepada redaksi.

Kini, melalui klarifikasinya, KSWY membantah meminta uang dan menyatakan tidak mengetahui transaksi tersebut. Di sinilah letak persoalan yang tidak boleh dibiarkan menggantung.

Jika benar uang tersebut diminta atau dibawa oleh KSWY sebagaimana pengakuan AK sebelumnya, siapa yang sebenarnya menerima uang tersebut? Apakah uang itu diserahkan kepada KSWY, kepada pihak lain, atau berkaitan dengan jasa pengurusan perkara?

Sebaliknya, apabila KSWY merasa tidak pernah meminta maupun menerima uang, apakah dirinya bersedia membantu membuka fakta dan menjelaskan secara rinci komunikasi serta pertemuan yang berlangsung di Polda Jatim?

Redaksi menilai perbedaan keterangan ini perlu diuji melalui bukti, keterangan para keluarga, saksi, riwayat komunikasi, dan apabila tersedia, bukti transaksi keuangan.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah munculnya nama seseorang berinisial BBG yang disebut KSWY sebagai Penasehat Hukum (PH).

Berdasarkan pengakuan KSWY, dirinya diarahkan oleh anggota Unit 3 Polda Jatim untuk menemui PH tersebut setelah tidak diperbolehkan bertemu dengan AK dan MAN.

Pernyataan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar.

Siapa sebenarnya BBG? Apakah yang bersangkutan merupakan advokat independen, penasihat hukum yang ditunjuk keluarga, atau memiliki hubungan kedinasan maupun hubungan khusus dengan institusi kepolisian?

Jika memang merupakan advokat independen, atas dasar apa anggota Unit 3 mengarahkan KSWY untuk bertemu dengannya? Apakah sekadar memberikan informasi mengenai pendampingan hukum atau terdapat tujuan lain dalam proses penanganan perkara tersebut?

Perlu ditegaskan bahwa keberadaan advokat yang memberikan pendampingan hukum kepada tersangka merupakan bagian dari hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Namun, apabila benar terdapat pengarahan dari penyidik kepada pihak tertentu untuk melakukan pendekatan atau lobi agar perkara tidak berlanjut, hal tersebut patut diperiksa secara serius, terlebih jika pendekatan tersebut disertai permintaan maupun pemberian sejumlah uang.

Istilah “pengacara kepolisian” yang berkembang dalam persoalan ini juga harus diperjelas. Sebab, Bidang Hukum (Bidkum) Polda maupun Divisi Hukum Polri memiliki fungsi memberikan bantuan dan pertimbangan hukum dalam lingkup institusi kepolisian, bukan menjadi sarana untuk mengatur atau melobi perkara pidana demi kepentingan pihak tertentu.

Karena itu, publik berhak mengetahui identitas, kapasitas profesional, serta hubungan BBG dengan Unit 3 Polda Jatim.

Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada jalur khusus untuk menyelesaikan perkara melalui perantara yang diarahkan oleh pihak yang menangani perkara itu sendiri.

Dalam klarifikasinya, KSWY juga menjelaskan bahwa keempat orang tersebut tidak lagi menjalankan kewajiban absen atau wajib lapor di Yayasan Rehabilitasi Napza Griya Pawitra Anugerah, Surabaya, karena alasan jarak tempat tinggal yang jauh.

Menurut KSWY, hal tersebut dilakukan atas sepengetahuan pihak yayasan. Keterangan ini perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak yayasan. Apakah benar terdapat persetujuan untuk tidak melakukan kontrol secara langsung? Apakah ada penggantian mekanisme pemantauan atau rekomendasi tertulis?

Sebab, apabila kewajiban kontrol memang tercantum dalam kartu rawat jalan, pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun medis.

Pihak terkait juga perlu menjelaskan apakah program rehabilitasi tersebut didasarkan pada asesmen dan rekomendasi yang sesuai ketentuan.

Persoalan ini menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan komitmen Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono yang menekankan budaya kerja “Polisi Bersama Masyarakat”.

Kapolda Jatim juga menegaskan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan integritas serta melarang praktik transaksional maupun pungutan liar dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Bahkan, sebagaimana pernyataan yang menjadi perhatian publik, praktik mafia kasus dan jual beli keadilan tidak boleh mendapatkan toleransi. Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran harus menerima sanksi tegas sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan pemberhentian apabila memenuhi unsur pelanggaran berat.

Lantas, bagaimana jika dalam persoalan ini benar ditemukan anggota Unit 3 yang mengarahkan seseorang untuk menemui PH tertentu demi melakukan pendekatan agar perkara tidak berlanjut?

Apakah tindakan tersebut sebatas komunikasi untuk memberikan akses pendampingan hukum, atau justru terdapat dugaan praktik perantara yang mengarah pada transaksi perkara?

Pertanyaan ini harus dijawab melalui pemeriksaan objektif oleh Propam Polda Jatim.

Jangan sampai slogan reformasi, profesionalisme, dan pemberantasan mafia kasus hanya terdengar lantang ketika disampaikan dalam forum pengarahan, tetapi melemah ketika muncul dugaan penyimpangan yang menyangkut internal institusi sendiri.

Atas perkembangan tersebut, Jejak Jurnalis meminta Kapolda Jawa Timur dan Bidang Propam Polda Jatim melakukan pendalaman terhadap sejumlah hal:

1. Benarkah anggota Unit 3 Polda Jatim mengarahkan KSWY untuk menemui PH berinisial BBG?
2. Siapa sebenarnya BBG dan apa kapasitas maupun hubungannya dengan Unit 3 Polda Jatim?
3. Apakah pengarahan kepada PH tersebut sebatas untuk pendampingan hukum atau terdapat komunikasi mengenai penghentian maupun kelanjutan perkara?
4. Benarkah terdapat permintaan dan penyerahan uang dengan nominal Rp30 juta, Rp30 juta, dan Rp15 juta, sebagaimana pengakuan AK sebelumnya?
5. Siapa pihak yang meminta, menerima, atau menguasai uang tersebut apabila penyerahannya benar terjadi?
6. Apa dasar hukum pembebasan keempat orang tersebut dan bagaimana mekanisme penanganan rehabilitasinya?

Jejak Jurnalis menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan bentuk tuduhan bahwa penyidik Polda Jatim telah menerima uang atau terlibat dalam transaksi perkara. Namun, pengakuan KSWY mengenai pengarahan untuk menemui seorang PH serta perbedaan keterangannya dengan pengakuan AK merupakan fakta yang perlu diklarifikasi dan diuji lebih lanjut.

Kepala Desa Panggih KSWY, pihak keluarga AK, MAN, dan RHO, BBG, serta Unit 3 Polda Jatim harus diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan berdasarkan fakta dan bukti.

Jika memang tidak ada penyimpangan, pemeriksaan terbuka justru menjadi kesempatan untuk membersihkan nama baik pihak-pihak yang disebutkan.

Namun, apabila ditemukan adanya praktik perantara, penyalahgunaan kewenangan, pungutan liar, atau transaksi perkara, siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa pandang jabatan maupun institusi.

Hukum tidak boleh memiliki pintu belakang. Jangan sampai masyarakat kecil berhadapan dengan proses hukum yang begitu ketat, sementara di balik meja penanganan perkara justru muncul dugaan adanya jalur lobi dan transaksi yang harus dipertanyakan.

Redaksi Jejak Jurnalis akan terus mengawal perkembangan persoalan ini serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi tegaknya transparansi, profesionalisme, dan keadilan. (Jo, tim)

Baca juga :

Kades Panggih Diduga Lakukan “Tangkap Lepas Berbayar” Dalam Kasus Narkoba

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *