MOJOKERTO, Jejakjurnalis.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mojokerto melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui agenda rutin Hari Fraksi PKB bersama pengurus dan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto di Balai Desa Gebangsari, Kecamatan Jatirejo, Jumat (5/6)
Pertemuan tersebut membahasl berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat desa terkait peningkatan kesejahteraan, kepastian jaminan kesehatan melalui BPJS, tunjangan purna bakti, hingga persoalan administrasi yang dinilai masih memerlukan penyelesaian dari pemerintah daerah.
Eka Septya Juniarti Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, mengatakan bahwa perangkat desa memiliki peran penting sebagai pelaksana pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari, oleh karena itu kesejahteraan perangkat desa perlu menjadi perhatian bersama.
Dirinya menilai beban kerja perangkat desa yang cukup besar belum sepenuhnya diimbangi dengan penghasilan yang memadai dan hal itu perlu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah ke depan. Ujarnya.
Masih Eka perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan, bekerja melayani kebutuhan masyarakat hampir sepanjang waktu, sehingga kesejahteraan mereka harus mendapatkan perhatian yang layak, tambahnya.
Fraksi PKB siap mendorong aspirasi perangkat desa agar menjadi perhatian pemerintah kabupaten, penghasilan tetap atau siltap yang diterima perangkat desa saat ini masih perlu dievaluasi seiring meningkatnya kebutuhan hidup.
Ditempat yang sama, anggota Fraksi PKB, Ahmad Lutfi Ramdhani, menambahkan juga dan memastikan seluruh masukan yang diterima dalam forum dialog itu akan dikawal dan dibahas lebih lanjut bersama instansi terkait.
Kami akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan PPDI melalui mekanisme yang ada di DPRD. Harapannya, persoalan-persoalan yang disampaikan dapat memperoleh solusi yang sesuai dengan kondisi daerah, tambahnya.
Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto, Heru, mengatakan kesempatan untuk berdialog langsung dengan anggota DPRD sangat penting agar suara perangkat desa dapat tersampaikan dan tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi perangkat desa.
Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah setelah aspirasi ini disampaikan, sehingga kesejahteraan dan perlindungan bagi perangkat desa bisa meningkat sehingga kesejahteraan dan perlindungan bagi perangkat desa bisa semakin baik, tegasnya, (Jo)
