KABUPATEN MOJOKERTO, Jejakjurnalis.id – Dugaan praktik tidak wajar dalam penanganan perkara narkotika yang menyeret empat orang warga Kabupaten Mojokerto kini menjadi sorotan serius. Seorang Kepala Desa Panggih, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto berinisial KSWY, diduga meminta sejumlah uang kepada keluarga orang-orang yang diamankan dalam perkara tersebut dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp30 juta.
Persoalan ini bukan sekadar cerita tentang penangkapan kasus narkoba. Lebih jauh, muncul dugaan adanya praktik perantara uang untuk kepentingan pembebasan seseorang yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Jika benar terjadi, persoalan ini merupakan tamparan keras bagi prinsip penegakan hukum yang seharusnya transparan, profesional, dan bebas dari praktik transaksional.
Kepada awak media, salah seorang yang mengaku mengalami langsung peristiwa tersebut, berinisial AK, warga Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, membeberkan kronologi penangkapannya.
Menurut pengakuan AK, peristiwa bermula pada 27 Oktober 2026 sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, sejumlah oknum anggota Polda Jawa Timur berinisial ERK dan ANTN, dengan menggunakan dua mobil, mendatangi pabrik tahu di wilayah Lengkong, tempat AK bekerja.
AK mengaku diamankan karena diduga menggunakan narkotika jenis sabu. Dalam penangkapan tersebut, bukan hanya dirinya yang diamankan, melainkan juga RHO, yang disebut sebagai keponakan pemilik pabrik tahu.
AK kemudian menceritakan bahwa setelah diamankan, telepon genggam miliknya menerima dua pesan WhatsApp dari nomor berbeda yang berisi permintaan pemesanan narkotika. Setelah mengetahui adanya pesan tersebut, AK bersama RHO dibawa untuk membantu pengembangan guna menangkap pihak yang diduga memesan barang tersebut.
Dari hasil pengembangan itu, dua orang lainnya berinisial RWO dan MAN, yang disebut sebagai warga Desa Panggih, Kecamatan Trowulan, turut diamankan.
Selanjutnya, AK, RHO, RWO, dan MAN dibawa ke salah satu rumah sakit di wilayah Surabaya untuk menjalani tes urine. Setelah proses tersebut, sekitar pukul 24.00 WIB, mereka dibawa ke Polda Jawa Timur.
Setibanya di Polda Jatim, menurut keterangan AK, keempatnya dibawa ke Unit 3 dan dimintai keterangan oleh penyidik berinisial GNDI dan GNDT.
Bagian paling serius dari pengakuan AK muncul ketika dirinya menyebut Kepala Desa Panggih berinisial KSWY mendatangi orang tuanya, ADM.
Dalam pertemuan tersebut, KSWY diduga meminta uang sebesar Rp30 juta dengan alasan agar AK bisa dibebaskan.
Tidak berhenti di situ. Menurut AK, orang tua MAN yang berinisial DRT juga didatangi dan diduga dimintai uang dengan nominal yang sama, yakni Rp30 juta.
Sementara itu, keluarga RHO disebut dimintai uang sebesar Rp15 juta. Adapun RWO, berdasarkan keterangan AK, tidak dimintai uang.
Jika pengakuan tersebut benar, publik tentu berhak mempertanyakan: atas dasar kewenangan apa seorang kepala desa diduga meminta uang kepada keluarga orang-orang yang sedang menjalani proses penanganan perkara narkotika?
Apakah KSWY bertindak atas inisiatif pribadi? Apakah ada pihak lain yang memintanya menjadi perantara? Ataukah terdapat komunikasi dan kesepakatan dengan oknum tertentu yang menangani perkara tersebut?
Pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Sebab, apabila benar ada uang yang diminta dengan janji pembebasan, maka persoalannya berpotensi jauh lebih serius daripada sekadar dugaan penyalahgunaan kewenangan.
AK juga menyampaikan bahwa keempat orang tersebut akhirnya dibebaskan pada 29 Oktober 2026, setelah sebelumnya diamankan sejak 27 Oktober 2026.
Namun, sebelum dipulangkan, AK, RHO, RWO, dan MAN disebut dibawa ke Yayasan Rehabilitasi Napza Griya Pawitra Anugerah yang beralamat di Surabaya.
Mereka kemudian memperoleh kartu rawat jalan dengan keterangan kewajiban melakukan absen (wajib lapor) sesuai tanggal yang telah ditentukan.
Akan tetapi, berdasarkan informasi yang disampaikan kepada awak media, pada kartu rawat jalan tersebut tercantum kewajiban absen (wajib lapor) mulai tanggal 5 November 2026. Faktanya, hingga informasi ini dihimpun, keempat orang tersebut disebut tidak pernah menjalani absen sebagaimana tercantum dalam kartu tersebut.
Kondisi ini kembali memunculkan pertanyaan serius. Apakah proses rehabilitasi tersebut benar-benar merupakan bagian dari penanganan perkara yang dilaksanakan secara profesional?
Apakah terdapat asesmen dan rekomendasi rehabilitasi yang dapat dipertanggungjawabkan?
Lantas, bagaimana pengawasan terhadap kewajiban kontrol yang telah dicantumkan?
Jangan sampai dokumen rehabilitasi hanya menjadi formalitas administratif untuk memberikan kesan bahwa proses penanganan perkara telah berjalan sesuai prosedur, padahal pelaksanaannya justru tidak jelas.
Jika memang rehabilitasi menjadi dasar tindak lanjut terhadap keempat orang tersebut, pihak terkait wajib menjelaskan mekanisme, hasil asesmen, serta pelaksanaan kewajiban kontrolnya.
Rangkaian peristiwa tersebut memunculkan dugaan kuat adanya persoalan yang perlu diperiksa secara menyeluruh. Terlebih, menurut pengakuan AK, terdapat perbedaan nominal uang yang diminta kepada masing-masing keluarga, sementara keempat orang tersebut akhirnya dibebaskan dalam rentang waktu yang berdekatan.
Publik berhak mengetahui apakah terdapat hubungan antara permintaan uang yang diduga dilakukan KSWY dengan keputusan pembebasan keempat orang tersebut.
Apakah uang tersebut benar-benar diminta atas nama pribadi KSWY? Apakah ada aliran uang kepada pihak lain? Apakah penyidik Unit 3 Polda Jatim mengetahui adanya permintaan uang tersebut?
Perlu ditegaskan, hingga saat ini belum ada bukti terverifikasi yang memastikan bahwa penyidik Polda Jatim menerima uang sebagaimana dugaan yang berkembang. Namun, justru karena itu, pemeriksaan terhadap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan permintaan uang dan proses pembebasan, menjadi sangat penting.
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum bisa dinegosiasikan dengan uang. Jika dugaan ini benar, praktik semacam itu bukan hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Seorang kepala desa seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan justru terseret dalam dugaan praktik permintaan uang dengan dalih membantu pembebasan seseorang dari proses hukum.
Jika KSWY memang tidak memiliki kewenangan dalam menentukan status hukum seseorang, lantas atas dasar apa dirinya diduga berani meminta uang puluhan juta rupiah kepada keluarga pihak yang diamankan?
Pertanyaan yang sama juga harus dijawab oleh jajaran Polda Jatim. Apabila memang tidak ada keterlibatan penyidik, institusi kepolisian harus berani membuka fakta dan menjelaskan secara transparan prosedur penanganan perkara tersebut.
Jangan hanya berani menangkap masyarakat kecil, tetapi ketika muncul dugaan penyimpangan yang menyeret nama aparat maupun pejabat desa, justru terkesan diam.
Masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang bersih, bukan penegakan hukum yang menimbulkan kecurigaan adanya transaksi di balik pembebasan seseorang.
Peristiwa ini menjadi ujian terhadap komitmen reformasi dan integritas institusi Polri. Semangat kepemimpinan Polri yang mengedepankan pelayanan, profesionalisme, transparansi, dan kedekatan dengan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai slogan semata.
Kapolda Jawa Timur beserta jajaran Propam diharapkan segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan permintaan uang tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak-pihak yang menangani perkara.
Begitu pula Kepala Desa Panggih berinisial KSWY harus memberikan klarifikasi terbuka mengenai dugaan permintaan uang Rp30 juta kepada keluarga AK, Rp30 juta kepada keluarga MAN, dan Rp15 juta kepada keluarga RHO.
Media Jejakjurnalis juga meminta klarifikasi resmi dari Unit 3 Polda Jatim, khususnya terkait:
1. Apa dasar hukum dan pertimbangan penyidik mengamankan serta kemudian membebaskan keempat orang tersebut?
2. Apakah benar KSWY pernah berkomunikasi atau bertindak sebagai perantara dalam proses pembebasan?
3. Apakah penyidik mengetahui adanya dugaan permintaan uang kepada keluarga AK, MAN, dan RHO?
4. Apakah terdapat pembayaran atau aliran dana kepada pihak tertentu yang berkaitan dengan proses pembebasan?
5. Apa dasar penempatan keempat orang tersebut dalam program rehabilitasi dan bagaimana pengawasan kewajiban kontrolnya?
Apabila dugaan tersebut terbukti, pihak-pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang jabatan maupun institusi.
Sebaliknya, apabila terdapat informasi yang tidak benar, pihak-pihak yang disebutkan juga berhak memberikan bantahan dan penjelasan berdasarkan fakta.
Kasus ini harus dibuka secara terang benderang. Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa seseorang bisa diamankan, kemudian keluarganya diduga dimintai uang, lalu dibebaskan tanpa penjelasan yang transparan mengenai dasar hukum dan prosedurnya.
Hukum bukan barang dagangan. Jabatan kepala desa bukan alat untuk mengatur perkara, dan kewenangan penyidik bukan ruang untuk melakukan transaksi.
Media ini akan mengawal terus persoalan ini serta membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala Desa Panggih KSWY maupun pihak Polda Jawa Timur demi menjaga prinsip keberimbangan, transparansi, dan kepentingan publik. (Jo)
