KABUPATEN MOJOKERTO, Jejakjurnalis.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna mendengarkan pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap dua Raperda, yakni:
1. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Rapat paripurna itu dilaksanakan di ruang sidang Graha Whicesa Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto Jalan RAA. Basuni 23 Sooko Kabupaten Mojokerto, Senen (2/11/2026).
Rapat dipimpin oleh langsung oleh ketua DPRD dan didampingi dua wakilnya dan tampak hadir Wakil Bupati Mojokerto, sebagian Anggota DPRD, Sekdakab. Forkopimda, para OPD se Kabupaten Mojokerto, serta Direktur BUMD.
Dalam paripurna tersebut, masing-masing Fraksi menyampaikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:
Pandangan Fraksi PKB:
1. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, Fraksi ini memberikan beberapa catatan:
a. Dalam RAPBD 2027, PAD direncanakan sebesar Rp.918,43
miliar atau 39,47% dari total pendapatan, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp1,4 triliun atau 60,62%. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih memiliki
tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah pusat.
b. Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp2,48 triliun harus dipastikan belanja yang berkualitas.
c. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap belanja rutin dengan proporsi 75,88% dari total belanja dan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
d. Defisit pembiayaan sebesar Rp160 miliar atau sekitar 6,1% penting untuk dicermati agar penggunaan SiLPA.
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fraksi PKB memberikan catatan:
a) Pasal 10 ayat (3), perlu ditambahkan
mengamanatkan bahwa panitia pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD dengan melibatkan unsur Perangkat Desa, LKD, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan aktif Perangkat Desa di dalam kepanitiaan inti menciptakan titik rawan konflik kepentingan (conflict of interest), terutama jika terdapat calon petahana (incumbent) yang maju kembali. Sekalipun Pasal 10 ayat (2) menyatakan panitia wajib mandiri, celah kedekatan struktural ini dapat memicu kecurigaan publik, memicu sengketa netralitas, dan
menjadi sumbu konflik horizontal selama tahapan Pilkades.
b) Pasal 17 ayat (3), Perlu ditambahkan mengenai mekanisme beracara sengketa, keterlibatan tim independen, maupun parameter objektif pembatalan hasil pemilu.
c) Pasal 26 perlu memasukkan norma kewajiban menyertakan SPJ dokumen bukti fisik laporan dan penjelasannya.
d) Pasal 73, karena Kabupaten Mojokerto desanya mencapai
304, sehingga perlu disiapkan mekanisme yang sederhana, rasional, namun tetap akuntabel.
Pandangan Fraksi NasDem dan PKS Dalam Raperda Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, ada perbedaan angka pendapatan dan belanja antara dokumen rancangan peraturan daerah dengan nota keuangan maupun buku RAPBD awal.
Pandangan Fraksi NasDem, Demokrat dan PKS, menyampaikan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pandangan Fraksi-fraksi lain, secara umum memberikan saran dan masukan yang sama, namun tetap menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan sebelum memasuki tahapan berikutnya. (Jo – Adv)
