MOJOKERTO, Jejakjurnalis.id — Laporan mengenai banyaknya permasalahan internal di dapur SPPG Japan Asri, Sooko, sejak awal pembangunan hingga operasional, pertama kali diterima redaksi dari sejumlah sumber. Informasi tersebut menyebut adanya persoalan manajerial dan tata kelola internal yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Menindaklanjuti laporan itu, awak media segera menghubungi Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Mojokerto, Rosidian Prasetyo. Saat dikonfirmasi, Rosi, sapaan akrabnya, menyatakan akan memberikan klarifikasi. Namun, saat itu belum ada penjelasan rinci yang disampaikan.
Beberapa hari berselang tanpa kepastian, pihak media kembali menghubungi Rosi. Kali ini, awak media tidak hanya meminta pertemuan langsung dengan mitra SPPG, tetapi juga menyertakan bukti-bukti temuan terkait dugaan masalah internal di dapur SPPG Japan Asri Sooko.
Bukti tersebut dikirim sebagai bentuk itikad profesional agar klarifikasi dapat berjalan terbuka dan berbasis data.
Respons Rosi terbilang cepat setelah bukti dikirimkan. Ia menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi pertemuan antara media dan pihak mitra yang bertanggung jawab penuh atas operasional dapur.
“Akan saya temukan dengan mitra” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi dasar disepakatinya agenda pertemuan antara media dan pihak mitra yang bertanggung jawab atas operasional dapur.
Namun, kronologi di lapangan justru menimbulkan pertanyaan serius.
Saat pertemuan berlangsung, yang hadir hanya Rosi dan timnya. Salah satu yang teridentifikasi adalah Korcam (Koordinator Kecamatan) bernama Koko. Sosok mitra yang dijanjikan tidak tampak di lokasi.
Ketika ditanya mengenai keberadaan mitra, Rosi menjawab bahwa mitra “sedang dalam perjalanan.”
Tak lama berselang, seseorang datang. Namun bukan mitra yang dimaksud.
Salah satu awak media mengenali langsung bahwa pria tersebut adalah Pak Mariyono, Ketua RT setempat. Dalam forum itu, Pak Mariyono menyampaikan bahwa dirinya adalah PIC (person in charge) di dapur tersebut, serta menyebut bahwa mitra berhalangan hadir.
Fakta ini memicu konfrontasi. Awak media mempertanyakan komitmen awal yang menyatakan akan mempertemukan langsung dengan mitra. Sebab, yang hadir bukanlah pengambil kebijakan utama, melainkan Ketua RT yang juga diketahui bekerja sebagai relawan (driver) di dapur tersebut.
Menanggapi konfrontasi tersebut, Rosi menyampaikan pernyataan yang justru semakin mengundang polemik. Ia menyebut bahwa Pak Mariyono dan mitra “sama saja.”
Pernyataan ini menimbulkan dugaan bahwa pihak media sengaja “dialihkan” dari substansi persoalan. Sebab, kehadiran Ketua RT sekaligus relawan tentu tidak memiliki kapasitas mengambil keputusan strategis, apalagi menjawab dugaan persoalan internal sejak tahap pembangunan. Jika benar “sama saja”, maka publik patut mempertanyakan struktur tanggung jawab dan legalitas pengelolaan dapur tersebut.
Alih-alih mendapatkan klarifikasi langsung dari penanggung jawab, forum tersebut justru menghadirkan pihak yang tidak memiliki otoritas formal atas manajemen dapur. Pertanyaannya, mengapa pihak mitra yang memiliki kewenangan penuh justru absen di tengah isu yang kian serius?
Terlebih, klarifikasi ini berlangsung di tengah mencuatnya laporan masalah internal sejak tahap pembangunan. Alih-alih menghadirkan penanggung jawab utama untuk menjawab secara terbuka, forum justru diisi oleh pihak yang secara posisi tidak memiliki kewenangan formal menentukan kebijakan. (RDM)
