MOJOKERTO, Jejakjurnalis.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar paripurna untuk mendengarkan jawaban Bupati Mojokerto terhadap saran masukan dari Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto dj Ruang Sidang Graha Whicesa Jalan RA. Basoeni 35 Sooko Kabupaten Mojokerto, Kamis (24/7). Siang.
Hadir dalam rapat paripurna tersebut adalah Wakil Bupati Mojokerto dr. Muhammad Rizal Oktavian, Sekda kab. Mojokerto, FORKOPIMDA, Para OPD, wakil ketua dan anggota DPRD serta direktur BUMD.
Dalam paparannya wakil Bupati menjawab atas saran masukan dari Fraksi-Fraksi atas saran masukan dari fraksi-fraksi, sebagai berikut :
Fraksi PKB dan PPP
Terkait dengan kenaikan anggaran Bansos pada P APBD TA. 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :
A. Penambahan belanja bantuan sosial menjadi 17 milyar dipergunakan untuk rehabilitasi rumah korban bencana, transmigrasi, bantuan insentif guru TPQ, Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan biasiswa bagi HAFIDZ/HAFIZAH.
B. Terhadap Silpa, dapat dijelaskan bahwa persentase silpa mengalami Penurunan ke kisaran 6% pada tahun terakhir, menurut kami bahwa ppenurunan ni menunjukkan semakin optimalnya
penyerapan anggaran. Ke depan kami akan terus menjaga kinerja penyerapan Anggaran, agar silpa tetap berada pada level yang ideal sesuai dengan target Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Fraksi PKS
Tentang belanja pegawai sebesar 35% dari total belanja, dapat dijelaskan bahwa sebagaimana diamanatkan dalam UU. nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD pada pasal 146 Ayat (1) menyatakan bahwa alokasi Belanja pegawai paling tinggi 30% diluar Tunjangan guru, sebagaimana dengan
perangkaan pada proyeksi rancangan PAPBD TA. 2025, sedangkan Pemkab. Mojokerto masih berada di angka sekitar 29,20% atau masih dibawah 30%.
Fraksi PDI
Perjuangan dan fraksi PKB
Terkait Pertumbuhan ekonomi, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Target pertumbuhan ekonomi pada semester kedua TA. 2025
berubah dari target pertumbuhan pada semester pertama disebabkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto pada Triwulan I Tahun 2025 diangka 5,01%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan I
Tahun 2024 sebesar 5,17%.
Fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Demokrat,
Terkait menurunnya daya beli masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan daya beli masyarakat telah menyiapkan beberapa langkah
dtrategis antara lain:
• Memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan masyarakat tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan
tanpa biaya tambahan dan pelayanan yang baik.
• Pelatihan keterampilan dan Wirausaha bagi masyarakat miskin dan rentan.
• Fasilitasi pemasaran produk usaha Mikro.
• Program padat karya tunai di desa-desa termasuk proyek infrastruktur ringan, drainase, irigasi, jalan desa dan lainnya.
• Kebijakan stabilitas harga dan distribusi pangan melalui pasar
murah menjelang hari besar
Keagamaan, pemantauan dan
pengendalian inflasi.
Fraksi Gerindra dan fraksi Pando,
Terkait Rencana peningkatan/ pembangunan Infrastruktur, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pembangunan infrastruktur pada rancangan perubahan APBD TA. 2025 tersebar diberbagai perangkat daerah, antara lain infrastruktur jalan,
Jembatan dan gedung olahraga pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Infrastruktur pendidikan untuk
tehabilitasi sekolah dan infrastruktur perumahan untuk perbaikan rumah tidak layak huni pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan. (Jo)
