Jakarta, Jejakjurnalis.id – Seminggu setelah pelaksanaan Pencoblosan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua menteri Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024), sekitar pukul 11.00 WIB.
Adapun dua menteri yang dilantik adalah Menkopolhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Dan Reshuffle kabinet dilakukan seperti tradisi selama Jokowi menjadi presiden, yakni pada hari Rabu Pon.
Dua menteri yang dilantik tersebut adalah Hadi Tjahyanto yang sebelumnya menjabat Menteri ATR BPN menjadi Menteri Menkopolhukam, mengantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri karena mencalonkan sebagai Wakil Presiden.
Sedangkan Agus Harimurti Yudoyono menjabat Menteri ATR BPN yang saat ini menjabat sebagai ketua Partai Demokrat mengantikan Hadi Tjahjanto yang tinggalkan, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR BPN.
Berikut profil kedua Menteri yang baru dilantik Presiden Jokowi :
Hadi Tjahjanto, lulusan Pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 1986, lulusan Sekolah Penerbangan TNI tahun1987, Irjen Kemhan RI 2016-2017, Panglima TNI 2017-2021, komandan lapangan MotoGP 2022, sekaligus menjabat Menteri ATR BPN, dan sekarang Menkopolhukam.
Sedangkan H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.(AHY), yakni lahir di Bandung 10 Agustus 1978,SMA Taruna Nusantara, Magelang (1994), Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri dan Kursus Combat Intel (2001)
US Army Maneuver Captain Career Course di Fort Benning, Amerika Serikat (2011), US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat (2015)
Pendidikan Doctor, Magister, Spesialis dan Profesi (2021 – 2022),Kursus Scuba Divers TNI – AL, di Kepulauan Seribu (2008)
Pelatihan Gabungan TNI Yudha Siaga di Sangata, Perwira Pertama Pusat Kesenjataan Infanteri (2000),
Perwira Pertama Komando Cabang Strategis Angkatan Darat (2001),
Perwira Pertama Divisi Infanteri 1/Kostrad (2002),Komandan Peleton III/C Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak (2002), Komandan Peleton II/C Batalyon Infateri Lintas Udara 305/Tengkorak (2003),Kepala Seksi 2/Operasi Batalyon Infateri Lintas Udara 305/Tengkorak (2004),
Komandan Kompi Senapan C Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak (2005),Kepala Seksi Operasi Batalyon Infateri Mekanis Kontingen Garuda XXIII-A (2006),
Komanda kompi (Danki) di Yonif Linud 305/Tengkorak (2007),
Perwira Pertama Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (2008),
Pembantu seksi kepala saksi Amerika Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2008),
Perwira pertama Direktorat Jenderal Strategis dan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (2009), Perwira menengah Markas Besar TNI (2010), Kepala seksi 2/Operasi Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang 1 Kostrad (2011), Perwira menengah Markas Besar TNI (2013),Kepala seksi operasi (kasiops) di Brigade Infanteri Lintas udara 17 kujang 1 Kostrad, Dosen Pasca Sarjana program Manajemen pertahanan, di Universitas Pertahanan Indonesia (2013),
Kepala Sub bagian kerja sama dalam negeri Universitas Pertahanan Indonesia (2014) Perwira menengah detasemen markas besar AD (2014), Komandan Batalyon Infanteri mekanis 203 Arya Kamuning (2015), mendirikan The Yudhoyono Institute, menjabat sebagai Direktur Eksekutif (2017),
Membentuk AHY Foundation (2017), Ketua Umum Partai Demokrat (Maret 2020)
Sementara itu, setelah acara pelantikan, Presiden Jokowi berpesan kepada dua menteri yang baru ini, kepada Hadi Tjahjanto, yakni agar selalu menjaga situasi politik dan keamanan di tanah air tetap kondusif. mendukung terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia,” terangnya
Masih Jokowi,dengan pengalaman sebagai Panglima TNI, Hadi sangat siap untuk menangani masalah polhukam di tanah air, dan saya kira Pak Menkopolhukam tahu karena beliau dulu Panglima, saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan politik, hukum dan keamanan sangat, sangat siap,” tuturnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga berpesan tiga hal kepada AHY : Pertama, mendorong Menteri ATR/Kepala BPN untuk menyelesaikan sertifikat tanah elektronik secara lebih masif.
Kedua, meminta AHY untuk menyelesaikan penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk mekanisme perdagangan karbon, karena target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk.
Ketiga, memerintahkan AHY untuk menyelesaikan target 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Tegasnya. (…)
