Jombang, Jejakjurnalis.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang terus berinovasi dalam implementasi percepatan pekerjaan konstruksi di kota santri. Salah satunya dengan melakukan terobosan menggunakan sistem e-Purchasing atau e-Katalog. Penerapan sistem tersebut menggunakan landasan Peraturan Presiden Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagaimana diatur pada Pasal 50 Ayat (5) bahwa pelaksanaan e-Purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
Tahun 2024 benar-benar menjadi pertaruhan Dinas PUPR Kabupaten Jombang dengan menerapkan sebagian pengadaan konstruksi menggunakan e-Purchasing atau e-Katalog. Perlu diketahui, Dinas PUPR Jombang memang baru tahun ini melaksanakan sistem e-Purchasing, sedangkan Dinas Perkim dan Dinas Kesehatan Jombang sudah memulainya tahun 2023 lalu.
“Memang benar tahun 2024 ini kali pertama Dinas PUPR Jombang melaksanakan pengadaan konstruksi dengan menggunakan e-Purchasing. Langkah ini kami laksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Karena itu sebelumnya kami telah melalui kajian teknis dan konsultasi ke pihak Dinas PU Bina Marga Jawa Timur.
Artinya sejauh ini, e-Purchasing adalah sistem yang dianjurkan sebelum ke sistem selanjutnya. Atau dengan kata lain, e-Purchasing itu pengadaan secara elektroniknya. Sedangkan e-Katalog sebagai wahana atau sarananya,” tutur Kepala Dinas PUPR Jombang, Bayu Pancoroadi saat ditemui di ruang kerjanya.
Data terkini di Dinas PUPR Jombang, dari 30 paket tender kegiatan konstruksi tahun ini, hanya ada 13 paket kegiatan yang dilakukan secara e-Purchasing. Sehingga masih ada pekerjaan konstruksi dengan metode tender yang bisa diikuti oleh para penyedia jasa konstruksi.
Sementara itu, untuk sistem pengadaan terbagi menjadi 5 item. Antara lain, E purchasing, Pengadaan langsung, Penunjukan langsung, Tender cepat dan Tender (lelang).
”Jadi untuk saat ini tidak semua paket pekerjaan itu harus menggunakan sistem e-Purchasing dan namun harus melihat jenis pekerjaan. Apakah bersifat sederhana atau kompleks,” urai mantan Sekdin PUPR Jombang ini.
