JOMBANG, Jejak Jurnalis.id – Dugaan pencemaran nama baik yang dialami seorang perempuan bernama Ika Agus Rustinah, warga Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, kini berpotensi berlanjut ke ranah hukum.
Ika mengaku menjadi korban tuduhan perselingkuhan dengan seorang pria berinisial JYDI seorang pengusaha pengolahan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yang diketahui merupakan suami dari perempuan berinisial ENDH, warga Desa Bakalan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.
Persoalan tersebut bermula pada 14 November 2026 sekitar pukul 15.00 WIB. Ika mengaku menerima pesan melalui inbox Facebook dari ENDH yang berisi tuduhan bahwa dirinya diduga menjalin hubungan asmara dengan JYDI. Bahkan, dalam tuduhan tersebut juga disinggung soal pemberian perhiasan berupa gelang emas.
Merasa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan, Ika kemudian mendatangi rumah ENDH sekitar pukul 16.20 WIB untuk meminta penjelasan secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, Ika mengaku sempat mempertanyakan dasar tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Saat itu, ENDH disebut menyampaikan bahwa informasi mengenai dugaan perselingkuhan tersebut bersumber dari seseorang berinisial RKM.
Tidak berhenti sampai di situ, pada 17 November 2026 sekitar pukul 20.39 WIB, kembali digelar pertemuan di gudang milik TKM. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pihak, di antaranya RKM dan BDX yang disebut sebagai mandor suami ENDH, dengan tujuan mencari jalan penyelesaian dan memperjelas persoalan.
Namun, menurut pengakuan Ika, dalam pertemuan tersebut ENDH masih tetap melontarkan tuduhan bahwa dirinya menjalin hubungan terlarang dengan JYDI. Ika juga mengaku sempat menghubungi JYDI melalui sambungan telepon untuk meminta penjelasan secara langsung mengenai persoalan yang menyeret namanya. Akan tetapi, menurut Ika, JYDI justru menyarankan agar dirinya melaporkan ENDH kepada pihak kepolisian.
Akibat persoalan tersebut, Ika mengaku mengalami tekanan secara psikologis dan merasa nama baiknya tercoreng di lingkungan masyarakat. Ia menyebut persoalan tersebut telah menjadi pembicaraan warga sekitar, bahkan berdampak pada hubungan rumah tangganya sendiri.
“Saya merasa sangat dirugikan. Tuduhan itu tidak benar dan sudah menjadi pembicaraan di kampung. Bahkan, suami saya sampai sekarang tidak menyapa saya. Saya merasa difitnah dan rumah tangga saya ikut terdampak,” ungkap Ika kepada awak media.
Merasa tidak mendapatkan penyelesaian melalui pertemuan kekeluargaan, Ika menyatakan akan segera menempuh jalur hukum dengan membuat pengaduan ke Polres Jombang.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat memeriksa pihak-pihak yang terlibat, termasuk ENDH dan RKM yang disebut sebagai sumber informasi mengenai tuduhan tersebut.
“Saya ingin keadilan. Kalau memang benar saya melakukan seperti yang dituduhkan, silakan buktikan. Jangan hanya menuduh tanpa dasar yang jelas. Saya akan menempuh jalur hukum agar persoalan ini terang,” tegasnya.
Persoalan ini bukan sekadar perselisihan antara dua perempuan. Ketika seseorang dituduh menjalin hubungan terlarang dengan suami orang lain, dampaknya bisa sangat serius. Bukan hanya menyangkut kehormatan pribadi, tetapi juga kepercayaan pasangan, keharmonisan rumah tangga, serta nama baik seseorang di tengah masyarakat.

Jika benar ENDH melontarkan tuduhan perselingkuhan terhadap Ika tanpa memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tindakan tersebut patut dipertanyakan secara serius.
Pertanyaan mendasarnya: Apa dasar ENDH menuduh Ika berselingkuh dengan suaminya sendiri?
Apakah ENDH memiliki bukti konkret? Apakah ada komunikasi, saksi, dokumentasi, atau fakta lain yang dapat membenarkan tuduhannya? Ataukah tuduhan tersebut hanya berangkat dari cerita seseorang yang belum tentu mengetahui kejadian sebenarnya?
Jika sumber tuduhan hanya berasal dari cerita RKM, mengapa informasi tersebut langsung dijadikan dasar untuk menuduh seseorang melakukan perselingkuhan?. Jangan sampai persoalan yang hanya bersumber dari kabar burung justru berubah menjadi tuduhan serius yang menghancurkan kehormatan dan kehidupan rumah tangga orang lain.
ENDH harus berani mempertanggungjawabkan setiap tuduhan yang dilontarkan. Jangan hanya berani menuduh, tetapi ketika diminta menunjukkan dasar dan bukti, persoalan justru tidak mendapatkan kejelasan.
Di sisi lain, sikap JYDI sebagai suami ENDH juga patut mendapatkan perhatian.
Sebagai orang yang disebut-sebut menjadi pihak utama dalam dugaan perselingkuhan tersebut, JYDI seharusnya dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai benar atau tidaknya tuduhan yang menyeret nama Ika.
Mengapa persoalan yang menyangkut dirinya justru terkesan diarahkan kepada urusan pelaporan antara istrinya dan Ika?
JYDI tentu memiliki hak untuk memberikan klarifikasi. Namun, menghindari penjelasan bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang telah menimbulkan keresahan dan merusak hubungan rumah tangga orang lain.
Apabila memang tidak pernah terjadi hubungan sebagaimana yang dituduhkan, penjelasan yang jujur dan tegas sangat diperlukan agar tidak semakin berkembang menjadi fitnah dan konflik berkepanjangan.
Redaksi menilai, siapa pun yang menyampaikan tuduhan serius kepada orang lain wajib memahami konsekuensi sosial maupun hukum dari perkataannya. Kebebasan berbicara bukan berarti seseorang bebas menyebarkan tuduhan tanpa dasar.
Jika dugaan perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Polres Jombang juga diharapkan dapat menerima pengaduan Ika, memeriksa bukti komunikasi Facebook, meminta keterangan para saksi, serta mengklarifikasi pihak-pihak yang disebut dalam persoalan ini secara objektif dan profesional.
Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui kejujuran dan pembuktian justru semakin meluas akibat saling melempar tuduhan.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini diterbitkan, keterangan mengenai tuduhan tersebut masih berdasarkan pengakuan Ika Agus Rustinah. Redaksi belum memperoleh klarifikasi langsung dari ENDH, RKM, maupun JYDI. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (Jo, Tim)