MOJOKERTO, Jejakjurnalis.id – Dalam 100 hari kerjanya, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa (Gus Baraa) telah mencapai empat program utama, yakni:
Meraih Predikat UHC (Universal Health Coverage) Prioritas BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto, yang
cakupan kepesertaan mencapai 98,76% penduduk.
Peningkatan Kesejahteraan
Guru TPQ: Insentif untuk Guru TPQ ditingkatkan dari Rp 500.000 per tahun menjadi Rp 1.250.000 per tahun.
Percepatan Pembangunan Jembatan Talunbrak: Peletakan batu pertama pembangunan jembatan dengan anggaran sekitar Rp 14 miliar, ini direncanakan pada 16 April 2025.
Program Bedah Rumah: Program ini akan menyasar rumah tidak layak huni di Kabupaten Mojokerto.
Selain empat program yang telah dicapai, ada satu program prioritas lainnya dalam 100 hari kerja Bupati, yaitu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 15 miliar.
Hal ini disampaikan dalam laporannya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto pada saat Peresmian UHC (Universal Health Coverage) Prioritas BPJS Kesehatan yang berlangsung di Pendopo Graha Majatama, Rabu (09/04-2025) Pagi.
Acara itu hadiri sekitar 400 orang lebih yang terdiri dari, Pejabat BPJS Pusat, Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Perangkat Daerah dan Camat, instansi vertikal, Direktur Rumah Sakit se- Kabupaten Mojokerto baik negeri maupun swasta, Kepala Puskesmas, Kepala Desa atau Lurah sebanyak 304 orang, perwakilan penerima kepesertaan BPJS dari masing-masing Kecamatan.
Ditempat yang sana, dalam sambutannya, Gus Barra, mengatakan UHC Prioritas merupakan capaian hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan BPJS Kesehatan selaku lembaga penyelenggara program jaminan sosial.
Dirinya berharap agar tiap warga Kabupaten Mojokerto bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa harus memikirkan kondisi finansialnya.
“Kita sudah melakukan kerjasama dengan BPJS agar melalui UHC seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto mendapat jaminan layanan kesehatannya. jadi tidak ada lagi nanti masyarakat yang tidak bisa atau tidak bisa berobat atau tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan.” Ujarnya.
UHC sendiri merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, yakni, untuk menjamin akses yang adil dan bermutu terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh warga dan melindungi warga dari risiko finansial saat menggunakan layanan kesehatan.
Ia berharap program UHC yang bagian program 100 hari kerja bisa dirasakan oleh masyarakat
Bupati Al Baraa minta kepada seluruh Kepala Puskesmas (Kapus) untuk melayani secara maksimal peserta program UHC Peioritas, hingga kesehatannya sampai sembuh sesuai indikasi medis.
Tambahnya, melalui program UHC prioritas kapitasi Puskesmas meningkat. “Ada sakit atau tidak ada yang sakit puskesmas sudah punya kapitasi,” ujarnya.
Kedepan tidak ada lagi aduan masyarakat tentang pelayanan di puskesmas tidak maksimal, dan tidak ada lagi kondsi puskesmas kotor. “Karena kapitasi sudah meningkat maka pelayanan kepada masyarakat yang sakit juga harus meningkat,” tegasnya.
Termasuk jangan ada diskriminasi pelayanan BPJS atau non BPJS di RSUD maupun puskemas. Pelayanan kesehatan masyarakat harus terpenuhi karena masih banyak masyarakat yang belum mendapat pelayanan kesehatan secara maksimal.” Tegad Gus Baraa.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko menyampaikan berkaitan diberikannya predikat UHC prioritas Kabupaten Mojokerto ini, dikarenakan cakupan kepesertaannya sudah mencapai sebesar 1.141.807 penduduk atau 98,76% dan juga ditunjang keaktifan kepesertaan sebesar 922.689 penduduk atau 80,81%.
“Sedangkan alokasi anggaran kurang lebih Rp 66 miliar. Anggaran APBD induk tersedia Rp 22 miliar ditambah anggaran pergeseran kurang lebih Rp 44 miliar sehingga total Rp 66 miliar rupiah,” terang Teguh Gunarko.
Dia, juga menyampaikan beberapa program unggulan dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, pertama yaitu pemerataan kesehatan masyarakat Kabupaten Mojokerto melalui program UHC prioritas
“Ini yang pertama Kabupaten Mojokerto mendapat UHC prioritas,” kata Sekdakab. (Jo)
