MADIUN, Jejakjurnalis.id – Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Pendopo Ronggo Djoemeno Caruban, JawaTimur, Selasa(31/3/2026).
Kepala Bapperida Kabupaten Madiun, Sodik Hery Purnomo menyampaikan, capaian indikator pembangunan periode 2021-2025 menunjukkan tren positif di berbagai sektor, Musrenbang ini mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang memberi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Lebih lanjut katanya, melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan terhadap rancangan awal RKPD, sehingga bisa menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan inklusif. Adapun tema pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2027 adalah, “Penguatan Kualitas SDM, Mendorong Transformasi Ekonomi, Investasi dan Tata Kelola Pemerintahan”.
“Untuk mendukung tema tersebut, Pemkab Madiun menetapkan sejumlah prioritas diantaranya percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kerja, penguatan infrastruktur ekonomi, moderenisasi pertanian, peningkatan pendidikan berbasis digital, serta pemerataan layanan kesehatan,” ujarnya.
Sodik menambahkan, rekapitulasi usulan pembangunan musrenbang kecamatan mencapai 1.425 usulan dengan 1.101 telah diverifikasi Bapperida. Sementara dari pokok pikiran DPRD ada 1.052 usulan dengan 869 usulan diteruskan keperangkat daerah. Pemkab Madiun juga mencatat capaian positif indikator pembangunan.
“Indeks reformasi birokrasi meningkat dari 83,27 pada 2021 menjadi 87,33 pada 2025. Pertumbuhan ekonomi naik dari 3,32% menjadi 5,33%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 73,07 menjadi 75,47, sementara angka kemiskinan menurun dari 11,91% menjadi 10,40% ,” jelasnya.
Sementara itu Bupati Madiun, Hari Wuryanto menyampaikan, ribuan usulan masyarakat akan diverifikasi dan diselaraskan dengan visi misi pemerintah daerah maupun pusat termasuk program strategis nasional.
“Usulan meskipun banyak ada yang serupa, nanti kita verifikasi ulang dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan, semua tetap kita akomodasi,” katanya.
Bupati menambahkan, kebijakan anggaran kedepan bukan sekedar efisiensi, melainkan penyesuaian terhadap kebutuhan prioritas daerah. Infrastruktur jalan masih menjadi salah satu fokus utama pembangunan.
Selain itu, lanjutnya, penurunan angka kemiskinan juga menjadi prioritas penting, Pemkab Madiun menargetkan angka kemiskinan turun hingga satu digit dari posisi saat ini 10,22 persen.
“Kami punya program seperti sekokah rakyat yang diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan,” ujarnya.
Bupati juga menekankan pentingnya berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD dan Instansi vertikal, agar program pembangunan dapat saling mendukung tanpa membebani daerah lain.
Capaian ini menjadi landasan untuk menjaga momentum pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan dengan prioritas nasional dan provinsi.
“Dengan semangat, Maju Bersama Sejahtera Semuanya, Pemerintah Kabupaten Madiun optimistis pembangunan di Kabupaten Madiun akan semakin berkualitas dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri Bupati,Wakil Bupati Madiun, jajaran Forkopimda, ketua dan anggota DPRD, kepala OPD, para Camat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. (Ben)
